Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag., M.A.
Dosen UIN Jurai Siwo Lampung
nataragung.id – Metro – Setiap tanggal 14 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Pramuka sebagai momentum untuk mengenang sekaligus menghidupkan kembali semangat pendidikan karakter yang telah diwariskan kepada jutaan anak Indonesia. Hampir semua pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, guru, dosen, maupun berbagai profesi lainnya pernah mengenakan seragam Pramuka. Mereka pernah menghafal dan mengucapkan Tri Satya serta Dasa Dharma, mengikuti latihan baris-berbaris, berkemah, belajar gotong royong, disiplin, kepemimpinan, serta pengabdian kepada masyarakat.
Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian oknum penyelenggara negara masih terjerat berbagai kasus, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, pemerasan, perjudian, perselingkuhan, penipuan, hingga berbagai pelanggaran etika lainnya. Fenomena ini menghadirkan pertanyaan reflektif yaitu mengapa seseorang yang pernah memperoleh pendidikan karakter sejak usia dini seperti Pendidikan Kepramukaan masih tetap dapat melakukan penyimpangan ketika memperoleh kekuasaan?.
Dalam perspektif psikologi terapan, persoalan tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan pendidikan karakter, melainkan dapat mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang pernah dipelajari belum sepenuhnya mengalami “reinternalisasi” menjadi bagian dari identitas moral dan kepribadian ketika individu menghadapi godaan kekuasaan. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90). Rasulullah saw. juga bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar amanah administratif, melainkan amanah moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Allah Swt.
Dasa Dharma sebagai Benteng Psikologis Integritas.
Psikolog Albert Bandura melalui “Social Learning Theory” menjelaskan bahwa karakter terbentuk bukan hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui proses observasi, keteladanan, dan penguatan yang berlangsung terus-menerus. Seseorang mungkin hafal nilai moral, tetapi apabila lingkungan kerja justru menormalisasi penyimpangan, peluang terjadinya perilaku menyimpang akan meningkat. Bandura juga memperkenalkan konsep “Moral Disengagement”, yaitu mekanisme psikologis ketika seseorang mampu membenarkan perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Korupsi misalnya dapat dibenarkan dengan alasan “semua orang melakukannya”, “ini hanya uang negara”, atau “saya juga berjasa sehingga pantas memperoleh lebih”. Pembenaran seperti ini menjadi pintu masuk melemahnya integritas.
Pada konteks tersebut, Dasa Dharma Pramuka sesungguhnya merupakan modal psikologis yang sangat relevan. Nilai seperti Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, Patriot yang sopan dan ksatria, Patuh dan suka bermusyawarah, Rela menolong dan tabah, Rajin, terampil, dan gembira, Hemat, cermat, dan bersahaja, Disiplin, berani, dan setia, Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, bukan sekadar slogan kepramukaan, melainkan seperangkat kompetensi psikologis yang memperkuat self-control, moral identity, integritas, empati, dan ketahanan terhadap godaan kekuasaan. Ketika nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi bagian dari identitas diri, seseorang akan lebih mampu menolak gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga amanah publik meskipun tidak diawasi.
Memudarnya Nilai-nilai Dasa Dharma Pramuka pada Alumni Pramuka.
Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral seseorang tidak berhenti pada masa sekolah. Penalaran moral harus terus dipupuk agar seseorang mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip universal, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Di sisi lain, psikologi organisasi menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol sering kali melahirkan overconfidence, sense of entitlement, dan ilusi bahwa aturan tidak lagi berlaku bagi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu mulai mengabaikan nilai yang dahulu diyakininya. Ironisnya, banyak kepala daerah, pimpinan instansi, maupun pejabat publik juga menjabat sebagai Majelis Pembina Pramuka di daerah masing-masing. Jabatan tersebut bukan hanya bersifat seremonial, tetapi mengandung tanggung jawab moral untuk menjadi teladan hidup atas nilai-nilai yang diajarkan kepada generasi muda.
Para anggota Pramuka belajar tentang kejujuran dari para pembinanya, baik Pembina langsung di lembaga pendidikan dari level dasar sampai dengan level perguruan tinggi, maupun Pembina tidak langsung yaitu para pimpinan negara dari pusat maupun daerah. Oleh karena itu, masyarakat pun berhak belajar tentang integritas dari para pemimpinnya. Keteladanan merupakan metode pendidikan karakter yang paling efektif dibandingkan sekadar ceramah atau slogan. Dalam perspektif psikologi, fenomena ini dikenal sebagai “role modelling”, yaitu proses ketika perilaku pemimpin menjadi referensi psikologis bagi anggota organisasi maupun masyarakat. Integritas pemimpin akan memperkuat budaya organisasi, sedangkan penyimpangan pemimpin berpotensi menormalisasi penyimpangan di tingkat bawah.
Hari Pramuka 2026: Momentum Reinternalisasi Integritas Bangsa.
Peringatan Hari Pramuka 2026 semestinya tidak berhenti pada upacara, perlombaan, atau nostalgia masa sekolah. Momentum ini dapat menjadi gerakan nasional untuk mereinternalisasi nilai Dasa Dharma, bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi seluruh penyelenggara negara. Reinternalisasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan budaya integritas di birokrasi, pelatihan kepemimpinan berbasis karakter, pembiasaan refleksi etika dalam setiap jenjang jabatan, sistem penghargaan terhadap perilaku berintegritas, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang tanpa pandang bulu.
Bangsa ini tidak kekurangan regulasi, tetapi sering kali kekurangan keteladanan. Dasa Dharma telah lama menjadi fondasi pendidikan karakter Indonesia. Tantangan terbesar saat ini bukan menghafalnya kembali, melainkan menghidupkannya kembali dalam setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan para penyelenggara negara. Jika Dasa Dharma benar-benar diinternalisasikan menjadi identitas moral, maka integritas tidak lagi bergantung pada pengawasan, melainkan tumbuh dari hati nurani. Di sanalah letak kekuatan psikologi terapan: membentuk karakter yang tetap jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang, tetap amanah ketika memegang kekuasaan, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat ketika menghadapi berbagai godaan.
Akhirnya penting untuk dipahami bahwa peringatan hari Pramuka 2026 menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak boleh berhenti di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Nilai-nilai luhur yang pernah ditanamkan kepada setiap anak bangsa harus terus dihidupkan sepanjang perjalanan hidup, terutama ketika seseorang dipercaya menjadi penyelenggara negara. Sebab, bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh pemimpin yang cerdas, tetapi juga oleh pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan setia pada amanah yang diembannya. (*)