Bulan: Juni 2025

nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Di tengah arus modernisasi yang semakin deras dan globalisasi yang terus menggiring masyarakat menuju homogenitas budaya, kekhawatiran terhadap hilangnya identitas lokal menjadi sangat beralasan.
Salah satu tokoh yang secara konsisten menyuarakan pentingnya pelestarian adat dan budaya daerah adalah Irjen Pol (Purn) Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MM., mantan Kapolda Lampung yang juga dikenal luas sebagai tokoh adat dan budayawan Lampung.

Sebagai seorang tokoh adat bergelar Dang Ike yang memiliki darah keturunan langsung dari kalangan penyimbang adat Lampung, kepedulian beliau terhadap kelangsungan nilai-nilai luhur budaya Lampung bukanlah sekadar formalitas. Lebih dari itu, beliau memandang adat sebagai landasan moral, identitas sosial, dan jati diri masyarakat Lampung yang harus dijaga secara kolektif.
Dalam berbagai kesempatan, Ike Edwin tidak segan mengutarakan keprihatinannya terhadap perkembangan generasi muda Lampung yang mulai tergerus oleh pengaruh budaya luar, serta minimnya perhatian pemerintah terhadap penguatan budaya lokal. Ia menilai bahwa budaya tidak bisa dilestarikan hanya melalui seremonial atau dokumentasi pasif, namun harus dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pergaulan sosial.

Ike Edwin menyampaikan keprihatinan mendalamnya terhadap lemahnya kesadaran generasi muda dalam memahami dan menghidupi nilai-nilai adat Lampung. Dalam pandangannya, jika tidak ada langkah konkret dan strategis dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas masyarakat adat sendiri, maka dua generasi di bawah kita bisa saja tumbuh tanpa mengenali akar budayanya.
“Jika kita abai hari ini, anak cucu kita besok tidak akan tahu apa itu Piil Pesenggiri, siapa itu Penyimbang, atau bagaimana cara berpakaian dan berbicara menurut tata krama adat Lampung. Mereka akan menjadi manusia tanpa identitas, tercerabut dari akarnya sendiri,” ujar beliau dalam satu pernyataan.

Sebagai wujud nyata dari komitmennya terhadap pelestarian adat, Ike Edwin merencanakan sebuah pertemuan besar yang akan melibatkan para tokoh adat dari berbagai latar belakang struktur adat di Lampung. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2025, dan akan mempertemukan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Penyimbang Saibatin, Kebandaran Marga, hingga Tuha Raja dari adat Pepadun.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah kolektif dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Menurut Ike Edwin, sinergi antara para tokoh adat dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat umum adalah kunci utama untuk menyelamatkan budaya Lampung dari kepunahan kultural.

Salah satu cita-cita besar dari pertemuan ini adalah mempererat kerja sama lintas etnis dan suku yang tinggal di Provinsi Lampung. Sebagai daerah yang dikenal majemuk dan kosmopolit, Lampung menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis seperti Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Batak, Minang, dan lainnya. Ike Edwin meyakini bahwa adat Lampung justru dapat menjadi titik temu sekaligus nilai pemersatu di tengah keberagaman ini.
Dengan semangat inklusif, budaya Lampung tidak dipandang sebagai milik eksklusif satu etnis, melainkan warisan yang bisa menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Lampung dalam membangun harmoni sosial, etika berinteraksi, dan kebijaksanaan hidup.

Pertemuan yang direncanakan ini diharapkan tidak berhenti sebagai wacana atau agenda tahunan tanpa tindak lanjut. Besar harapan dari Ike Edwin dan para tokoh adat lainnya agar pertemuan ini menjadi tonggak awal kebangkitan budaya Lampung secara nyata, dengan menghasilkan rekomendasi strategis seperti:
* Pembentukan forum adat lintas wilayah.
* Mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang berpihak pada pelestarian budaya,
* Penerapan muatan lokal budaya Lampung dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah,
* Pembuatan pusat budaya Lampung yang interaktif dan digitalisasi arsip-arsip adat.

Ike Edwin bukan hanya seorang purnawirawan jenderal polisi atau tokoh birokrat. Ia adalah simbol dari upaya kolektif untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah membentuk jati diri masyarakat Lampung selama berabad-abad. Kekhawatiran yang ia suarakan harus menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa identitas budaya bukan sekadar warisan, tetapi tanggung jawab yang harus dijaga dan diwariskan secara sadar.
Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, ketika batas antara lokal dan global menjadi kabur, menjaga adat bukan berarti mundur ke masa lalu. Justru dengan menjaga adat, kita sedang mempersiapkan masa depan yang lebih berakar, lebih berkarakter, dan lebih manusiawi.
Sebagaimana filosofi Piil Pesenggiri mengajarkan harga diri dan martabat, begitu pula perjuangan melestarikan budaya ini adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus hadiah bagi generasi mendatang. ***

nataragung.id- BANDAR LAMPUNG – Sejarah Keberadaan Penyimbang, Jejak Awal hingga Pasca kemerdekaan. Gelar Penyimbang dalam masyarakat adat Lampung adalah warisan budaya yang telah berakar sejak zaman prasejarah dan menjadi bagian dari dinamika sosial-politik selama berabad-abad.
Keberadaan gelar ini tercatat dalam tradisi lisan serta naskah-naskah kuno seperti Kuntara Raja Niti yang menyebutkan struktur pemerintahan adat yang bersifat hierarkis dan kolektif.

Jejak awal institusi Penyimbang ditemukan dalam konteks kerajaan lokal seperti Keratuan Pugung, Sekala Brak, dan berbagai kerajaan kecil di wilayah Lampung Barat dan Lampung Selatan.

Pada masa pra-Islam dan sebelum kedatangan kolonialisme, masyarakat Lampung telah memiliki struktur sosial yang mapan, di mana tokoh-tokoh adat memegang peranan penting dalam tata kelola masyarakat.

Gelar Penyimbang muncul sebagai simbol pemimpin adat yang memiliki otoritas spiritual, sosial, dan budaya. Ia adalah figur sentral dalam pengambilan keputusan adat, penyelesaian sengketa, serta penjaga nilai-nilai moral dan sakralitas leluhur.

Masuknya Islam pada abad ke-13 hingga ke-15 membawa perubahan penting dalam aspek religius, namun tidak menghilangkan struktur adat yang telah ada. Justru, nilai-nilai Islam dan adat berakulturasi secara harmonis, dengan para Penyimbang menjadi jembatan antara nilai Islam dan nilai adat. Mereka menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisional sembari mengakomodasi ajaran agama baru yang mulai mengakar.

Era kolonialisme Belanda memberikan tekanan besar terhadap sistem adat, termasuk institusi Penyimbang. Pemerintah kolonial berusaha menggantikan struktur lokal dengan sistem pemerintahan kolonial yang bersifat sentralistik.
Namun demikian, masyarakat Lampung mempertahankan struktur Penyimbang sebagai bentuk resistensi budaya.

Dalam banyak kasus, Penyimbang tetap berfungsi sebagai pemimpin informal yang dihormati masyarakat, meskipun tidak diakui secara administratif oleh pemerintah kolonial.

Setelah kemerdekaan Indonesia, posisi Penyimbang mengalami dinamika baru. Dalam sistem pemerintahan nasional yang berbasis demokrasi dan hukum negara, posisi Penyimbang tidak dihapuskan, tetapi difungsikan dalam ranah sosial-budaya.

Di banyak daerah, Penyimbang tetap memiliki legitimasi moral yang tinggi, dan peranannya diakomodasi dalam lembaga-lembaga adat atau Dewan Adat. Institusi ini juga menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya lokal, termasuk dalam mediasi sosial, upacara adat, dan pelestarian bahasa serta nilai-nilai kearifan lokal.

Struktur Masyarakat Adat Sai Batin dan Pepadun.

Masyarakat Lampung terbagi ke dalam dua sistem adat utama, yakni Sai Batin dan Pepadun. Keduanya memiliki struktur sosial yang berbeda, namun masing-masing menempatkan gelar Penyimbang dalam posisi sentral.

Sistem Sai Batin bersifat aristokratis dan tertutup. Struktur masyarakatnya ditentukan secara keturunan, dengan kekuasaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam struktur ini, masyarakat terbagi atas golongan bangsawan (tuan), penyimbang, dan rakyat biasa. Sai Batin mengutamakan garis keturunan murni sebagai dasar legitimasi sosial dan spiritual.

Berbeda dengan Sai Batin, sistem Pepadun bersifat egaliter dan terbuka. Struktur sosial dalam Pepadun ditentukan oleh kemampuan dan kontribusi seseorang terhadap masyarakat. Gelar dan posisi dapat diraih melalui proses adat yang dikenal sebagai naik Pepadun. Dalam masyarakat Pepadun, keterbukaan terhadap perubahan dan dinamika sosial sangat terlihat, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam struktur adat.

Baik dalam Sai Batin maupun Pepadun, masyarakat terbagi ke dalam unit-unit sosial yang disebut marga, tiyuh (kampung), dan suku. Setiap unit ini memiliki pemimpin adat yang disebut Penyimbang, yang bertugas menjaga harmoni, menjalankan hukum adat, dan memfasilitasi pelaksanaan ritual serta musyawarah adat.

Posisi Penyimbang dalam Struktur Kekerabatan dan Pemerintahan Adat.

Dalam struktur kekerabatan masyarakat Lampung, Penyimbang adalah kepala dari satu kelompok kekerabatan atau marga. Ia memiliki otoritas atas anggota-anggota kelompoknya, baik dalam urusan sosial, ekonomi, hukum, maupun spiritual.
Penyimbang bertanggung jawab untuk membimbing generasi muda, menyelenggarakan upacara adat, serta menjaga warisan leluhur, termasuk silsilah dan tradisi lisan.

Dalam struktur pemerintahan adat, Penyimbang adalah figur sentral yang menjembatani antara masyarakat dan kekuasaan formal. Ia memainkan peran penting dalam forum musyawarah adat, yang dikenal dengan istilah “sangun” dalam Pepadun atau “kekakhian” dalam Sai Batin. Dalam forum ini, Penyimbang bersama tokoh adat lainnya membahas persoalan-persoalan penting seperti pernikahan, warisan, konflik sosial, hingga pembangunan komunitas.

Penyimbang juga merupakan penghubung antara manusia dan alam semesta dalam perspektif spiritualitas Lampung. Dalam setiap upacara adat, Penyimbang memimpin doa, sesaji, dan ritual persembahan kepada leluhur sebagai bentuk penghormatan dan permohonan berkah. Fungsi spiritual ini menjadikan posisi Penyimbang sebagai pelindung nilai-nilai sakral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Secara administratif, Penyimbang sering kali berperan sebagai penasihat dalam lembaga adat atau tokoh masyarakat dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan. Meskipun tidak memiliki kekuasaan eksekutif, suara dan nasihatnya sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan komunitas.

Perbandingan Struktur Sosial dan Nilai Dasar dari Kedua Sistem.

Perbedaan antara sistem Sai Batin dan Pepadun mencerminkan dua paradigma yang berbeda dalam menyikapi kekuasaan, status sosial, dan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat.

Dalam Sai Batin, nilai dasar yang dijunjung tinggi adalah kesucian garis keturunan, loyalitas kepada tradisi, dan eksklusivitas budaya. Sistem ini menempatkan nilai spiritual di atas nilai administratif, dan menekankan pada kesinambungan tradisi yang diwariskan dari leluhur.

Penyimbang dalam Sai Batin memiliki peran sebagai pelindung garis keturunan dan penjaga integritas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Sementara itu, sistem Pepadun menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, musyawarah, dan keterbukaan. Di sini, status sosial bisa diraih berdasarkan kemampuan individu, bukan semata-mata dari garis keturunan.
Nilai-nilai seperti gotong-royong, persatuan dalam keberagaman, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama masyarakat Pepadun. Penyimbang dalam sistem ini adalah tokoh yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, berperan dalam pembangunan komunitas, serta menjadi simbol kesetaraan dan keadilan.

Walau demikian, kedua sistem tetap menjunjung tinggi empat nilai utama budaya Lampung, yaitu: pi’il-pusanggiri (harga diri), nemui-nyimah (keramahtamahan), nengah-nyappur (berbaur dalam masyarakat), dan sakai-sambaian (tolong menolong).
Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan spiritual dari seluruh sistem adat yang berlaku, serta menjadi kompas etis bagi para Penyimbang dalam menjalankan tugasnya.

Kerangka Sosiologis dan Historis Institusi Penyimbang.

Institusi Penyimbang dalam masyarakat Lampung merupakan entitas sosial yang tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga nilai-nilai sosiologis dan spiritual yang mendalam.
Ia adalah refleksi dari bagaimana masyarakat Lampung membangun struktur sosial yang kompleks, adaptif, dan berbasis pada kearifan lokal. Baik dalam sistem Sai Batin yang aristokratis maupun dalam sistem Pepadun yang demokratis, posisi Penyimbang selalu berada di jantung kehidupan adat.
Sejarah panjang institusi ini, dari era kerajaan lokal, masa kolonialisme, hingga pascakemerdekaan, menunjukkan ketangguhan masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budayanya. Di tengah perubahan zaman dan modernisasi, Penyimbang tetap menjadi pilar penyangga masyarakat adat, simbol kesinambungan budaya, serta jembatan antara masa lalu dan masa depan.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap struktur sosial dan peran Penyimbang, kita dapat melihat betapa kayanya warisan budaya Lampung yang bukan hanya menjadi milik etnis tertentu, tetapi juga aset kebudayaan nasional yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan. ***

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.