Bulan: Juni 2025

nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Tata krama dan unggah-ungguh merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Lampung, nilai ini tidak hanya menjadi etika sosial, tetapi telah membentuk tatanan hidup yang harmonis berdasarkan falsafah hidup tradisional. Tata krama dan unggah-ungguh menjadi landasan dalam membina hubungan antarpersonal, menjaga martabat diri dan orang lain, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Makna Filosofis Tata Krama dan Unggah-Ungguh ala Lampung.

Dalam masyarakat Lampung, khususnya suku Saibatin dan Pepadun, tata krama disebut juga sebagai “Pi’il Pesenggikhi” atau “Pusanggikhi”, yakni sistem nilai yang mengajarkan harga diri, rasa malu (tampal), tahu diri (adek), dan hormat terhadap sesama (sembah sujud).

Unggah-ungguh atau aturan sopan santun tidak hanya berkaitan dengan perilaku fisik, tetapi juga meliputi cara berbicara, berpakaian, bersikap terhadap yang lebih tua, dan berinteraksi dalam masyarakat. Kesantunan dalam tutur kata dan tindakan dianggap sebagai cerminan dari kehormatan keluarga dan suku.
Implementasi dalam Pergaulan Sehari-Hari

Berikut beberapa contoh implementasi filosofi tata krama dan unggah-ungguh dalam kehidupan masyarakat Lampung:

1. Menghormati Orang yang Lebih Tua
Dalam keluarga maupun lingkungan sosial, anak-anak Lampung diajarkan untuk menghormati orang tua dan tetua. Dalam berbicara kepada orang yang lebih tua, digunakan bahasa yang halus dan nada yang lembut. Tidak diperkenankan menyela pembicaraan atau menunjukkan gestur kasar.

2. Sopan Santun dalam Bertamu.
Saat berkunjung ke rumah orang lain, warga Lampung akan mengucap salam, menunggu dipersilakan masuk, serta menjaga tutur kata. Duduk pun diatur agar tidak lebih tinggi dari tuan rumah atau orang yang dituakan.

3. Pakaian yang Sopan dan Pantas
Cara berpakaian mencerminkan kehormatan diri. Dalam acara adat atau pertemuan formal, warga Lampung mengenakan busana tradisional dengan tata cara khusus yang menunjukkan rasa hormat terhadap acara dan orang-orang yang hadir.

4. Bahasa yang Beradab
Dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat Lampung menggunakan bahasa daerah yang mengandung lapisan (tingkatan) kesopanan. Misalnya, terdapat perbedaan antara bahasa untuk teman sebaya dengan bahasa untuk orang yang lebih tua atau dihormati.

5. Menjaga Sikap di Depan Umum
Sikap tubuh, mimik wajah, dan ekspresi juga dijaga. Tertawa berlebihan, bicara keras, atau bersikap mencolok dianggap tidak sopan, apalagi di hadapan tamu atau tetua adat.

6. Tidak Membantah di Depan Umum.
Jika ada perbedaan pendapat dengan orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat, warga Lampung akan menyampaikannya secara halus, sering kali di tempat yang lebih pribadi, agar tidak menyinggung perasaan dan menjaga wibawa.

Peran Tata Krama dalam Menjaga Keharmonisan Sosial.

Filosofi tata krama dan unggah-ungguh bukan sekadar etiket pribadi, tetapi merupakan mekanisme sosial untuk menjaga tata nilai, martabat, dan harmoni antarwarga. Dalam acara adat, musyawarah, hingga kehidupan bertetangga, semua dijalankan dengan aturan kesopanan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Selain menjadi panduan dalam pergaulan, tata krama ini juga membangun karakter masyarakat yang beradab dan saling menghormati, serta menjadi identitas kebudayaan Lampung yang unik.

Kesimpulan.

Tata krama dan unggah-ungguh dalam masyarakat Lampung bukanlah sekadar aturan sopan santun, melainkan bagian dari falsafah hidup yang mengajarkan pentingnya penghormatan, harga diri, dan keseimbangan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini terus dijaga dan diwariskan sebagai bentuk pelestarian budaya serta pedoman moral dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Berawal dari rapat dengan pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang digelar di Gedung Senayan pada 24 April 2025 lalu, dimana Pemerintah Pusat melalui Kemendagri berkomitmen untuk mencabut moratorium atau penundaan terkait pemekaran DOB sebagai upaya untuk melakukan penataan daerah, termasuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah dengan persyaratan dan indikator yang lebih ketat, jelas dan obyektif sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Gayung pun bersambut, optimisme untuk pemekaran daerah kembali bangkit di berbagai wilayah di Tanah Air, meski pencabutan moratorium itu sendiri belum menjadi keputusan.

Diberlakukannya moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2014 lalu dianggap telah menjadi penghambat lahirnya daerah baru, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Di provinsi Lampung sendiri terdapat rencana daerah otonomi baru (DOB) yang sudah lama dirintis, masing-masing calon kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) yang akan memisahkan diri dari pangkuan induknya, yakni kabupaten Lampung Utara, dan calon kabupaten Bandar Negara yang merupakan pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan.

Dari kedua DOB tersebut, calon kabupaten SBM paling siap dalam pemenuhan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, meliputi persyaratan administrasi, teknis dan persyaratan fisik kewilayahan. Bahkan, pusat pemerintahannya pun sudah ditetapkan, yakni di desa Negara Agung kecamatan Sungkai Jaya diatas lahan seluas 40 hektar yang merupakan tanah hibah. Tim Sembilan DOB Sungkai Bunga Mayang yang dikomandoi Bang Ansori Djausal pun melakukan gerak cepat dan berhasil meyakinkan DPRD Provinsi Lampung untuk memberikan persetujuan atas usulan pembentukan DOB kabupaten SBM. Semua optimis bahwa lahirnya kabupaten SBM hanya tinggal menunggu waktu, karena semua persyaratan sudah terpenuhi.

Selain kabupaten SBM, ada satu lagi usulan DOB kabupaten Bandar Negara yang merupakan pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan. Meski rencana tersebut telah dirintis dan diperjuangkan sejak tahun 2009 lalu, namun pejalanannya tidak semulus DOB kabupaten SBM. Jika tim DOB kabupaten SBM saat ini bisa sedikit bernafas lega karena telah terpenuhi semua yang dipersyaratkan, hanya tinggal menunggu waktu, kapan moratorium dicabut. Sementara DOB kabupaten Bandar Negara masih terbentur dengan persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya lahan untuk perkantoran dan pusat pemerintahan.

Untuk merealisasikan rencana DOB kabupaten Bandar Negara, DPRD Lampung Selatan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada 8 Januari 2025.

Adalah hal yang wajar jika Pansus mengarahkan pandangannya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar. Pasalnya, di masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu, pasangan calon Egi – Syaiful terlanjur berjanji akan mendukung dan melanjutkan pemekaran proses pemekaran kabupaten Bandar Negara. Janji tersebut disampaikan pada acara debat kandidat putaran ke 2 yang digelar KPU kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 25 Oktober 2024 dan dipertegas kembali pada debat kandidat tanggal 2 November 2024.

Dalam catatan penulis, bukan hanya Paslon Egi – Syaiful yang berjanji untuk mendukung proses pemekaran, Paslon Nanang – Antoni pun menyampaikan janji yang sama saat debat kandidat putaran ketiga. Bahkan bukan hanya sekedar berjanji, tapi sudah membuktikan komitmennya dalam mendukung pemekaran DOB dengan mengucurkan dana melalui APBD kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 senilai Rp. 1 milyar. Apa yang telah dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan saat kampanye lalu tentu bukan sekedar strategi politik untuk menarik simpati calon pemilih, tapi sudah melalui kajian dan perhitungan yang matang jika dirinya terpilih.

Diakui memang, isu pemekaran wilayah sering dijadikan ‘dagangan’ oleh para kandidat calon Kepala Daerah maupun calon anggota Legislatif pada saat kampanye, terutama di daerah yang memiliki potensi pemekaran atau aspirasi untuk pemekaran. Isu tersebut memang bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat yang telah merindukan adanya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di masa datang. Pendek kata, jika di kemas dengan bahasa yang baik dan didukung penampilan yang meyakinkan, isu pemekaran ini dapat menjadi jualan politik yang maha dahsyat dan mampu menghipnotis para pemilih. Itulah sebabnya, setiap kali menjelang Pemilu, termasuk Pemilukada, isu pemekaran selalu saja muncul.

Tujuannya tidak lain agar terjadi arus deras dukungan politik yang mengalir kepada peniup isu. Jika sampai saat ini Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan masih memilih untuk bersikap diam, bukan berarti telah lupa dengan janji politiknya saat kampanye lalu.

Boleh jadi saat ini sedang melihat sejauh mana semangat juang yang dimiliki oleh Pansus, baik secara individu maupun kolektif. Ditambah lagi, adanya pernyataan Wakil Mendagri Bima Arya saat berkunjung ke Lampung pada Rabu (28/5/2025) lalu yang mengatakan saat ini Pemerintah masih melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap usulan DOB. Artinya, dari penegasan Wamendagri tersebut, maka harapan besar untuk melahirkan DOB kabupaten di provinsi Lampung menjadi tertunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.Terlepas dari itu semua, yang pasti Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan wajib untuk membuktikan komitmennya secara sungguh-sungguh atas janji politik yang telah diucapkan.

Kendala yang dihadapi Pansus DOB kabupaten Bandar Negara saat ini adalah masalah pengadaan lahan. Ada dua alternatif dalam merealisasikannya, yakni minta ‘sebagian’ lahan Kota Baru milik Pemerintah Provinsi Lampung, atau dengan cara membeli.

Jika harus membeli, berarti membutuhkan kebijakan Bupati dan DPRD kabupaten Lampung Selatan dengan menganggarkan melalui APBD kabupaten Lampung Selatan. Semua tentu berharap agar perjuangan panjang dan melelahkan selama bertahun-tahun untuk mewujudkan DOB kabupaten Bandar Negara akan redup dan sia-sia.

Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sosok pemimpin yang bukan hanya cerdas dan pintar, tapi juga memiliki komitmen yang jelas dan keperpihakannya terhadap rakyat tidak diragukan lagi. Sosok pemimpin seperti inilah yang sulit untuk didapat di jaman sekarang. Dan masyarakat masih meyakini bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan termasuk sosok pemimpin yang sulit didapat di jaman sekarang.

Disadari memang bahwa berjuang untuk melakukan perubahan tidaklah mudah. Maka wajar apabila hanya sedikit orang yang mau dan mampu bertahan dalam menggeluti perjuangan. Dalam catatan sejarah, setiap perubahan di muka bumi ini berangkat dari perubahan pola pikir yang pada masa awal pergerakannya bisa jadi hanya dimotori oleh ‘segelintir’ orang-orang yang peduli.

Inilah saatnya untuk berbuat menuju perubahan, setiap dari kita dapat mulai berbuat sesuai dengan peran masing-masing, untuk selanjutnya bersinergi. Awalnya memang sulit, namun siapa bilang berjuang menuju perubahan itu mudah?.

*) Pengurus PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) wilayah Lampung

nataragung.id – LAMPUNG SELATAN – Di tengah derasnya arus globalisasi dan gaya hidup instan, banyak generasi muda yang mulai kehilangan akar budayanya sendiri. Dalam situasi ini, Gerakan Pramuka—khususnya melalui Saka Pariwisata—hadir bukan hanya sebagai wadah kegiatan kepanduan, tetapi juga sebagai platform pendidikan karakter yang berbasis nilai budaya dan kemandirian lokal.

Dengan mengusung nilai-nilai Sapta Pesona—aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan—Saka Pariwisata menjelma menjadi kekuatan lunak dalam membentuk pribadi yang tangguh, santun, dan berdaya saing. Nilai-nilai Sapta Pesona bukan sekadar etika kepariwisataan, tetapi nilai hidup yang membentuk watak dan akhlak generasi muda. Ketika nilai-nilai ini ditanamkan melalui kegiatan yang menyenangkan, aplikatif, dan kontekstual, terbentuklah pribadi Pramuka yang tidak hanya cekatan secara keterampilan, tapi juga berkarakter kuat secara moral dan sosial.

Kekuatan: Nilai Lokal, Struktur Nasional

Saka Pariwisata berdiri di atas dasar nilai-nilai kultural yang tak lekang oleh zaman. Implementasi Sapta Pesona tidak hanya mengarah pada peningkatan mutu layanan wisata, tetapi juga membentuk perilaku sosial yang harmonis, seperti sopan santun, kepedulian terhadap lingkungan, dan budaya gotong royong. Inilah yang menjadikan Saka Pariwisata sebagai jalur penting dalam penguatan karakter peserta didik secara holistik.

Dengan dukungan struktur nasional Gerakan Pramuka yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2010, program Saka Pariwisata bisa menjangkau anak muda dari kota hingga desa. Pramuka tidak sekadar kegiatan ekstrakurikuler, tetapi telah menjadi sistem pendidikan nonformal yang sah dan strategis dalam menanamkan nilai kebangsaan, kepribadian, dan kemandirian.

Tiga Krida: Pilar Penguatan Karakter dan Keterampilan

Saka Pariwisata memiliki tiga krida utama yang menjadi fondasi pembentukan karakter sekaligus pengembangan keterampilan praktis:

Krida Penyuluh Pariwisata: Mendorong pemuda menjadi agen perubahan yang komunikatif dan edukatif, mengembangkan kemampuan bicara di depan umum, menyampaikan informasi budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian.

Krida Pemandu Wisata: Mendidik peserta menjadi pribadi disiplin, cakap berkomunikasi lintas budaya, serta tangguh secara mental dan fisik saat memandu wisatawan.

Krida Kuliner Wisata: Mengajarkan keterampilan kewirausahaan, kepekaan terhadap budaya kuliner daerah, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Dalam setiap krida tersebut, nilai-nilai Sapta Pesona tidak hanya diajarkan sebagai materi, tetapi dilakukan secara langsung dalam aktivitas nyata, sehingga menanamkan karakter melalui pengalaman, bukan sekadar teori.

Gerakan Pramuka: Pilar Strategis Pendidikan Karakter

Gerakan Pramuka, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2010, berfungsi sebagai pendidikan nonformal yang memperkuat dan melengkapi pendidikan formal. Melalui Saka Pariwisata, Pramuka menjadi jembatan antara pengetahuan akademik, nilai budaya, dan kehidupan nyata. Ini adalah kekuatan besar yang harus terus dijaga.

Sapta Pesona dan Dasa Dharma Pramuka memiliki irisan nilai yang saling menguatkan: kedisiplinan, kejujuran, cinta alam, dan semangat pelayanan. Ketika digabungkan dalam kurikulum Saka, inilah yang menciptakan pembelajaran karakter yang otentik dan menyeluruh—sebuah pendekatan yang tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi membangun manusia seutuhnya.

Saatnya Memberi Ruang Lebih untuk Saka Pariwisata

Saka Pariwisata bukan hanya tentang jalan-jalan atau promosi wisata. Ia adalah jalan sunyi pembentukan karakter bangsa. Sudah saatnya negara memberi ruang, regulasi, dan dukungan nyata agar gerakan ini tidak jalan sendiri, tapi menjadi bagian dari peta pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berakar kuat.

Dengan penguatan karakter melalui Gerakan Pramuka dan Sapta Pesona, kita tidak hanya mendidik generasi pintar. Kita mencetak pemuda yang berjiwa luhur, mencintai bangsanya, dan siap menjaga Indonesia—dari desa, untuk dunia.

*) Penulis adalah aktifis / penggiat kegiatan Pramuka, tinggal di Sidomulyo, Lampung Selatan.