nataragung.id – Bandar Lampung – MASALAH jalan rusak, kemacetan, transportasi umum kota, hingga mengenali kota yang sakit menjadi topik pembicaraan warga saat menunggu pergantian tahun baru 2026, beberapa hari lalu. Suasana nampak meriah, walau hanya bakar-bakar ikan yang dibeli dari hasil sum-suman warga secara sukarela. Sebagian ada yang bertugas membakar ikan, ada pula yang asyik karaoke, dan sebagian lagi ngobrol kondisi kekinian yang terjadi di kota ini.
Berawal dari umpatan pakdhe Handoyo yang celana dan sendalnya basah akibat masuk jalan berlobang yang mirip kubangan air. Kebetulan baru saja diguyur hujan, dan jalan yang rusak langsung digenangi air. “Kita seperti warga oposisi, kota ini benar-benar sudah sakit,” gerutunya sambil membersihkan celana yang kotor. Sontak semua tertawa kecil walau nggak tahu apa yang dimaksud dengan kota sedang sakit itu “Banyak masyarakat kita yang belum paham, ciri kota yang sedang sakit itu seperti apa”, ucap Handoyo. Kota yang sedang sakit itu ditandai banyaknya mal, tugu-tugu monumen, patung dan sejenisnya, sementara infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat amburadul, jalan dimana-mana rusak.
Celotehan pakdhe Handoyo langsung disahut Azwar dengan pertanyaan memancing, bukankah banyaknya mal, tugu-tugu itu menunjukkan bahwa kota itu maju dan modern? Sambil nyeruput kopi pahit, pakdhe Handoyo menjelaskan bahwa kota yang baik dan sehat adalah kota yang bisa menyediakan kebahagiaan bagi warganya, bukan diukur kemajuan teknologinya atau pendapatan perkapita. Pembangunan mal dipastikan telah memangkas ruang publik, sementara masyarakat butuh tempat untuk berkumpul bersama di ruang-ruang publik.
Kota yang baik harus menghormati harga diri manusia, bahkan di kota-kota maju di luar negeri seperti New York, masyarakat masih bisa berkumpul di ruang-ruang publik seperti diatas trotoar dan taman-taman kota. Obrolan mulai hangat ketika Hermawan yang juga akademisi nimbrung bicara. Menurutnya, pembangunan mal hanya menciptakan jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin. “Mal telah mencegah orang miskin tidak bisa masuk kedalamnya. Maka, ruang-ruang publik seperti taman-taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH) harusnya ditambah, bukan malah diubah fungsinya,” ucap Hermawan. Kota yang baik juga sangat membutuhkan trotoar yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki. Membangun trotoar itu simbol demokrasi, menunjukkan bahwa pemerintah menghargai pejalan kaki. Mereka itu sama pentingnya dengan orang yang mengendarai mobil seharga milyaran.
Maka trotoar harus terbebas dari pedagang kaki lima, karena itu haknya pejalan kaki. “Lihat tuh di kota Surabaya, tidak ada pedagang kakilima maupun pedagang asongan yang berani berdagang diatas trotoar. Kalau ada yang nekat, dalam hitungan menit sudah pasti digaruk petugas,” ucapnya. Maka harus ada langkah tegas dari pemerintah, jangan ada oknum yang main kucing-kucingan.
Apa yang diucapkan dosen Hermawan benar, pedagang kaki lima diatas trotoar bukan cuma mengambil haknya pejalan kaki, tapi juga menambah kemacetan, karena banyak kendaraan yang berhenti atau parkir di badan jalan untuk membeli dagangan. Membangun kota tidak melulu harus untuk bisnis dan kendaraan, tapi juga untuk masyarakat dari anak-anak, generasi muda, orang tua bahkan lansia. Maka sebelum berencana menambah bangunan jalan, seperti flyover misalnya, lebih baik tertibkan dulu pedagang diatas trotoar agar tidak ada kendaraan yang parkir di badan jalan. Salah besar kalau mengatasi kemacetan lalulintas dilakukan dengan cara membangun jalan. Teori sederhananya begini, semakin banyak jalan yang dibangun, akan semakin banyak jumlah kendaraan yang mengikutinya. Artinya, kalau kita mau mengundang pengendara sepeda, bangunlah jalur khusus sepeda. Kalau mau mengundang pengendara bermotor, bangunlah jalan tol, jalan layang, atau terowongan. Maka dalam memimpin kota besar, penting untuk memiliki tim yang solid dan berkompeten, serta melibatkan warga dalam proses perencanaan pembangunan.
Pemimpin kota harus memiliki gagasan yang inovatif dan berorientasi pada masa depan, agar dapat meningkatkan daya saing, baik di tingkat regional maupun nasional. Jangan sampai setiap rencana cuma untuk memenuhi ambisi dan mengikuti selera pribadi pemimpin, tapi harus ada gagasan dan kajian yang matang, baru direalisasikan dalam karya. Sangat berbahaya kalau karya tanpa gagasan dan kajian yang matang, ucap Hendrawan yang langsung ditimpali Zlatan, mahasiswa semester akhir di perguruan tinggi ternama di Jogja yang sedang libur Nataru. Zlatan berseloroh bahwa menjadi warga kota ini harus kaya. Dirinya nggak habis pikir, mengapa di kota sebesar ini tidak ada angkutan umum transportasi kota.
Mestinya masalah transportasi umum kota menjadi prioritas utama bagi pemerintah kota sebagai kota besar yang sedang digadang-gadang menjadi kota Metropolitan. Kalau terus-terusan begini, kasihan masyarakat yang kurang mampu, karena harus menggunakan angkutan jasa online yang cukup menguras dompet. Menurutnya, masalah kemacetan di kota ini dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sudah mencapai titik tinggi, dampak dari pertumbuhan penduduk yang relatif cepat. Akibatnya bukan hanya kemacetan lalulintas, tapi juga masalah sosial lainnya seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, bencana banjir, peningkatan angka kriminal dan masalah-masalah sosial lainnya. Di Jogja banyak pilihan transportasi, mulai dari angkutan tradisional sampai modern. Tarifnya juga relatif murah, apalagi untuk mahasiswa dan pelajar, cuma 60 rupiah sekali naik. Ada Trans Jogja, taksi online, ojek, becak dan andong untuk melayani warga kota. Kita tinggal pilih mau kemana sesuai dengan kebutuhannya, ucap Zlatan.
Yuliansyah yang sejak lama hanya diam, tiba-tiba nyeletuk agar jangan mengkritik pemerintah terus. Menurut ketua RT ini, menjadi warga harus menghormati pemimpin yang diatas, nggak boleh benci. Sikap ketua RT langsung ditanggapi Zlatan dengan santun. “Kita jangan gagal paham pak RT, seolah kalau mengkritisi kebijakan pemerintah lantas dianggap atau di cap tidak cinta kepada pemimpin, benci kepada pemerintah dan negara. Itu cara pandang yang keliru, karena negara dan pemerintah itu berbeda, ucap Zlatan sambil menjelaskan bahwa pemerintah itu pengelolanya, dan negara adalah yang dikelolanya. Kalau negara itu kita ibaratkan pesawat terbang, maka pemerintah adalah pilot dan segenap crew dalam pesawat terbang itu. Kalau negara diibaratkan mobil, maka pemerintah adalah sopir dan kondekturnya dari mobil itu. Kalau negara itu kita ibaratkan kereta, maka pemerintah adalah masinis dan segenap crew dari kereta itu. Jadi, hal yang wajar kalau kita mengingatkan pilot, sopir, masinis dan segenap crew yang bertugas itu supaya hati-hati, tidak ngantuk, dan konsentrasi ketika sedang menjalankan tugasnya demi keamanan kendaraannya dan keselamatan seluruh penumpangnya. Yang membayar dan menggaji mereka itu kan kita-kita ini sebagai penumpang, dengan uang dari tiket yang kita beli, iya kan? Maka wajar kalau kita mengkritisi, minta kepada pemerintah supaya bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya mengelola negara ini. Jangan sampai karena salah kelola, lalu nanti setelah pergi meninggalkan beban hutang disana sini, yang pada akhirnya rakyat juga yang harus menanggung semuanya. Jadi kalau ada rakyat mengkritisi dan memberi saran kepada pemerintah, , itu artinya masih cinta kepada negaranya dan menginginkan yang terbaik dalam pengelolaannya. “Harap di ingat pak RT, bahwa rakyat adalah pemilik sah atas negara yang kita cintai ini, ucap Zlatan seraya menambahkan bahwa sekarang ini masyarakat masih dihadapkan oleh persoalan yang mendasar, terutama masalah banjir yang selalu datang setiap musim hujan dan belum terlihat ada langkah konkrit pemerintah untuk mengakhiri bencana banjir ini.
Obrolan dihentikan oleh pakdhe Handoyo karena waktu sudah pukul 11 malam. “Kita makan dulu, keburu ikan bakarnya dingin”, ajaknya dan disambut semua warga yang hadir dengan menyerbu hidangan diatas meja. ***
*) Penulis Adalah : Pengamat kebijakan publik dari PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung.
