Portal Berita Natar Agung

Bulan: Januari 2025

  • Menaker Yassierli Tinjau BLK Bandar Lampung, Menuju Transformasi UPTD Menjadi UPTP Nasional

    Menaker Yassierli Tinjau BLK Bandar Lampung, Menuju Transformasi UPTD Menjadi UPTP Nasional

    nataragung.id, Bandar Lampung, — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin mendampingi kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Prof. Yassierli, S.T.,M.T.,Ph.D, di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung, Selasa (21/1/2025).

    Yassierli mengatakan bahwa kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung untuk meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana UPTD BLK yang ada di Provinsi Lampung. Karena pada tahun 2025 ini, seluruh UPTD-UPTD BLK yang ada di seluruh daerah akan berubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Dibawah pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan langsung.

    Perubahan status Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) menjadi Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di seluruh wilayah di Indonesia.

    “Hari ini saya didampingi oleh pak Pj. Gubernur, kita melihat ini adalah salah satu Balai Latihan Kerja yang saat ini sedang proses menjadi salah satu UPTP nya Balai di Kementerian Ketenagakerjaan, jadi sengaja kami menyempatkan diri untuk melihat kondisinya saat ini,” terang Yassierli.

    Yassierli juga menuturkan bahwa target tenaga kerja yang akan dilatih secara nasional sebanyak 1 juta tenaga kerja dengan mengoptimalkan fungsi UPTP BLK untuk bersinergi dengan SMK, Perguruan Tinggi dan pihak Industri.

    “Tugas kami, kita fokus untuk mempersiapkan orang-orang yang siap bekerja dengan kompetensi yang memadai, disinilah peran Balai Latihan Kerja itu, dan kemudian ada sertifikasi dan seterusnya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Yassierli mengatakan bahwa dirinya dan Pj. Gubernur Lampung berharap bahwa kedepan UPTP BLK di Provinsi Lampung dapat menjadi Balai yang Besar dan Profesional di tingkat nasional yang akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dengan prioritas 5 kejuruan startegis yaitu : Pertanian, Manufaktur, Digital, Hospitality, Bahasa, dan kejuruan yang disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing Provinsi.

    Menaker Yassierli bersama Pj. Gubernur Lampung berkesempatan untuk meninjau secara langsung beberapa sarana Latihan kerja di BLK Bandar Lampung : unit pelatihan otomotif, kelistrikan, alat berat, teknologi informasi dan komunikasi dan garmen.

    Editor  : Muhammad Arya

  • Pj. Gubernur Lampung Tinjau Potensi Kambing Boer untuk Tingkatkan Produktivitas Peternakan di Lampung

    Pj. Gubernur Lampung Tinjau Potensi Kambing Boer untuk Tingkatkan Produktivitas Peternakan di Lampung

    nataragung.id, Bandar Lampung — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai, melaksanakan kunjungan ke peternakan Kambing Boer yang terletak di Agrowisata Bukit Tentrem, Batu Putuk, Teluk Betung Utara, Senin (20/1/2025).

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur melakukan peninjauan serta berdiskusi dengan Oktavianus, pemilik peternakan, mengenai proses pemeliharaan dan pengembangbiakan Kambing Boer. Diskusi tersebut menyoroti potensi besar Kambing Boer dalam meningkatkan kualitas ternak di Lampung, terutama melalui persilangan dengan kambing lokal seperti Jawarandu atau PE.

    Sejak diperkenalkan di Indonesia beberapa tahun lalu, Kambing Boer semakin diminati oleh para peternak, baik melalui impor Kambing Boer full blood maupun pengembangbiakan di dalam negeri. Namun, tingginya harga Kambing Boer menjadi tantangan tersendiri.

    Pj. Gubernur mengatakan pentingnya metode inseminasi buatan sebagai solusi efektif untuk persilangan dalam rangka meningkatkan populasi Kambing Boer berkualitas.

    Pemanfaatan semen beku Kambing Boer unggulan, kata Pj. Gubernur, juga menjadi salah satu alternatif yang dapat meningkatkan populasi kambing berkualitas di Provinsi Lampung. Pj. Gubernur berharap Provinsi Lampung dapat melakukan koleksi mani beku Kambing Boer agar sebarannya menjadi lebih mudah.

    Lebih lanjut, Pj. Gubernur Samsudin menekankan perlunya pelatihan terkait tata cara beternak Kambing Boer dan metode inseminasi buatan. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong semangat peternak untuk meningkatkan mutu kambing di Provinsi Lampung dengan cara yang lebih efisien, efektif, mudah, dan terjangkau.

    Kunjungan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pengembangan peternakan kambing yang berkelanjutan dan menciptakan peluang bagi peternak lokal dalam meningkatkan kualitas serta produktivitas ternaknya.

    Editor  : Muhammad Arya

  • Pemkot Bandar Lampung Berikan Bantuan Ke Warganya Yang Terdampak Banjir

    NATARAGUNG.ID, BANDAR LAMPUNG – Banjir yang menggenangi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung mulai surut. Dalam musibah ini banyak rumah warga yang tergenang bahkan mengalami kerusakan. Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui jajaran Instansi terkait terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pasca musibah tersebut.

    Melalui Intruksi Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, sapaan akarabnya (Bunda Eva-red), Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan berupa beras, pelayanan kesehatan puskesmas keliling, guna penunjang keperluan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pasca musibah banjir yang terjadi pada jum’at lalu.

    Diketahui bantuan yang diberikan oleh Bunda Eva untuk masyarakat yang terdampak pasca banjir tersebut, dibagaikan di empat Kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung.

    Dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan, selain paket makanan pihak pemerintah kota bandar lampung menyerahkan kasur dan selimut.

    “Bantuan hari ini diserahkan kepada empat camat masing-masing, sesuai intruksi pimpinan Bunda Eva (Walikota Bandar Lampung-red), ” ungkapnya kepada awak media, Selasa 21 Januari 2025.

    Lebih lanjut, pemerintah kota bandar lampung juga menyediakan posko darurat disetiap titik yang mengalami bencana banjir, dan juga dari dinas kesehatan telah mendirikan pos kesehatan, berserta tenaga medis, baik itu obat-obatan yang ada di pos kesehatan itu lengkap, tenaga medis juga akan keliling kerumah-rumah warga guna memastikan kesehatan warga setempat, yang berada di empat kecamatan tersebut.

    “Jumat sore ibu walikota memerintahkan kami, kelapangan mengevakuasi warga dan memberikan bantuan, hari kedua tim bergerak kembali menyalurkan bantuan makanan dan membersihkan sisa lumpur. Sampai sekarang tim masih ada di lapangan membantu warga,” pungkas Iwan Gunawan.(Rls)

  • Syaikhona Kholil Bangkalan

    Syaikhona Kholil Bangkalan

    nataragung.id – JELAJAH NUSANTARA – KH Muhammad Kholil bin Abdul Lathif atau Mbah Kholil adalah ulama besar Indonesia yang berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Karenanya, di belakang namanya, ada nama Bangkalan.

    Mbah Kholil juga dikenal dengan sebutan Syaikhona Kholil Bangkalan. Penyebutan syaikhona di depan namanya merupakan bentuk penghormatan karena beliau adalah guru dari para syekh atau ulama tanah AIR

    Tak terhitung santri-santrinya yang di kemudian hari menjadi ulama besar dan berpengaruh. Salah satunya KH Hasyim Asy’ari, pendiri NAHDLOTUL ULAMA’

    Syaikh Kholil (biasa disebut Mbah Kholil) lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 H atau 27 Januari 1820 M. Ia berasal dari keluarga ulama

    Ayahnya, KH. Abdul Lathif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Lathif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kyai Abdullah bin Sayyid Sulaiman.

    Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau KH. Abdul Lathif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya.

    Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Kholil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fiqh dan nahwu, sangat luar biasa.

    Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazham Alfiyah Ibnu Malik (seribu bait yang membahas ilmu nahwu) sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fiqh dan ilmu yang lainnya, maka orangtua Mbah Kholil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu.

    Belajar ke Pesantren
    Ini sejumlah turots atau Kitab peninggalan Syaikhona Kholil Bangkalan
    Ini sejumlah turots atau Kitab peninggalan Syaikhona Kholil Bangkalan
    Mengawali pengembaraannya, sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang tiga puluh tahun, Mbah Kholil muda belajar kepada Kyai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan.

    Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Keboncandi. Selama belajar di Pondok Pesantren ini beliau belajar pula kepada Kyai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 kilometer dari Keboncandi. Kyai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya.

    Jarak antara Keboncandi dan Sidogiri sekitar 7 Kilometer. Tetapi, untuk mendapatkan ilmu, Mbah Kholil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Keboncandi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca Surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia -selama perjalanannya itu- khatam berkali-kali.

    Orang yang Mandiri

    Sebenarnya, bisa saja Mbah Kholil muda tinggal di Sidogiri selama belajar kepada Kyai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat baginya untuk tetap tinggal di Keboncandi, meskipun Mbah Kholil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomian cukup berada.

    Akan tetapi, Mbah Kholil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orangtuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Kholil tinggal di Keboncandi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

    Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan kitab, seperti Matan Alfiyah Ibnu Malik (Tata Bahasa Arab). Di samping itu beliau juga seorang Hafidz al-Quran. Beliau mampu membaca al-Qur’an dalam Qira’at Sab’ah (tujuh model membaca al-Quran).

    Belajar ke Makkah

    Kemandirian Mbah Kholil muda juga tampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Karena pada masa itu, belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, lagi-lagi Mbah Kholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orangtuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orangtuanya.

    Kemudian, setelah Mbah Kholil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena, pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Kholil nyambi menjadi “buruh” pemetik kelapa pada gurunya.

    Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Kholil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya.

    Akhirnya, pada tahun 1859 M, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekkah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Kholil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih.

    Pada tahun 1276 H/1859 M, Mbah Kholil Belajar di Mekkah. Di Makkah Mbah Kholil belajar dengan Syeikh Nawawi al-Bantani (Guru Ulama Indonesia dari Banten). Di antara gurunya di Makkah ialah Syeikh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Mustafa bin Muhammad al-Afifi al-Makki, Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud asy-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syeikh Nawawi al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail al-Bimawi (Bima, Sumbawa).

    Sebagai pemuda Jawa (sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia) pada umumnya, Mbah Kholil belajar pada para Syeikh dari berbagai madzhab yang mengajar di Masjid al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti Madzhab Syafi’i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian ia lebih banyak mengaji kepada para Syeikh yang bermadzhab Syafi’i.

    Sewaktu berada di Mekkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar.

    Dari berbagai sumber

  • Tol Semarang-Demak Pakai 7 Juta Bambu Dari Jawa dan Kalimantan Untuk Fondasi

    Tol Semarang-Demak Pakai 7 Juta Bambu Dari Jawa dan Kalimantan Untuk Fondasi

    nataragung.id – JELAJAH NUSANTARA – Tahukah anda ada lebih dari 7 juta bambu yang digunakan dalam pembangunan Tol Semarang – Demak. Batang bambu tersebut berasal dari Pulau Jawa dan Kalimantan. Sebanyak 13 lapis matras bambu dihamparkan sebagai fondasi awal.

    Inovasi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

    Fakta lainnya, tol Semarang-Demak dilengkapi dengan kolam retensi dan diintegrasikan dengan tanggul laut. Sehingga tidak hanya akan memperlancar mobilitas, proyek tol ini juga bisa mengatasi permasalahan banjir rob.

    Tol Semarang-Demak dibangun sepanjang 26,95 kilometer dalam dua seksi. Seksi 1 Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 kilometer berada di atas laut. Kemudian, Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 kilometer yang berada di daratan dan sudah beroperasi sejak 25 Februari 2023.

    Saat ini progres konstruksi Seksi 1 Kaligawe–Sayung telah mencapai 30,59% dan pembangunan masih berjalan sesuai timeline dengan target tuntas pada April 2027.

    Sementara itu, Seksi 1 Kaligawe-Sayung sendiri dalam proses konstruksinya terbagi menjadi 3 paket yakni paket 1A dengan progres fisik 47,15%, paket 1B dengan progres 28,7% serta paket 1C dengan progres 20,83%.

    Apabila telah beroperasi penuh, kehadiran Tol Semarang – Demak diklaim dapat memangkas waktu perjalanan dari semula 1 jam menjadi 30 menit saja. (SMh)

  • NAHDLATUL ULAMA DAN PANCASILA. Oleh : HM.Habib Purnomo

    NAHDLATUL ULAMA DAN PANCASILA. Oleh : HM.Habib Purnomo

    nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Selama 32 tahun NU di marginalkan oleh pemerintahan presiden Soeharto sebabkan banyak sekali legacy ( warisan) NU untuk negeri ini ikut tenggelam dan perlu waktu untuk kembali mengangkat nya sebagai pewarisan karya agung yg perlu di ketahui oleh generasi yg akan datang. Salah satu legacy NU itu yaitu sejarah dasar negara kita PANCASILA .

    Maka ketika Presiden Soeharto tahun 1985 membebankan semua partai politik dan organisasi wajib ber azas Pancasila, bagi NU dengan mudah menerimanya, beda dengan organisasi lain yang bahkan ada yang harus berdarah-darah untuk menerima azas tunggal Pancasila, walaupun kita juga tahu ada hal-hal yg harus di luruskan dari pihak pemerintah dalam penerapan azas tunggal Pancasila yg di anggap kontroversial itu.

    Secara umum publik mengetahui proses dasar negara PANCASILA mulai dari episode pidato Ir.Soekarno di sidang BPUPKI tentang dasar negara Pancasila 1 Juni 1945 di lanjutkan dengan di buat nya tim perumus panitia sembilan tanggal 22 Juni 1945 yg di ketuai Ir Soekarno dan salah satu anggota nya KH.Wahid Hasyim dari NU yang di kenal dengan Piagam Jakarta dan di lanjutkan dengan sidang PPKI tgl 18 Agustus 1945 yg di ketuai Ir.Soekarno dan salah satu anggota PPKI juga KH.Wahid Hasyim dari NU yang menetapkan UUD’45 dan di dalam pembukaan nya di nyatakan sila-sila Pancasila sebagaimana yg kita ketahui sekarang ini.

    Setelah Soekarno-Hatta proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Belanda yg selama masa penjajahan Jepang Pemerintahan Hindia Belanda nya mengungsi di Australia setelah Jepang kalah datang kembali ke Indonesia dan berusaha menjajah kembali Indonesia yg telah merdeka.

    Dengan bantuan tentara sekutu yg di pelopori inggris, NICA Belanda menduduki kota-kota besar termasuk Jakarta dan Soerabaya maka Hadratus sjaikh Hasyim Asy’ari’ selaku Rois Akbar NU tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa resolusi jihad NU menyatakan perang melawan Belanda yang akan menjajah Indonesia kembali dan meletuslah pertempuran di mana-mana dan yang terkenal dengan pertempuran 10. Nopember 1945 di Surabaya yg kemudian tanggal pertempuran 10 Nopember 1945 tersebut di tetapkan sebagai hari Pahlawan.

    Perang Indonesia melawan Belanda berakhir tahun 1949 dengan perundingan meja bundar di Den haag tanggal 2 Nopember 1949 dan negara Indonesia berubah menjadi negara Indonesia Serikat dan UUD’45 di ganti dengan UUD sementara tahun 1950.

    Pemilu 1955 menghasilkan anggota konstituante, namun setelah bersidang bertahun-tahun anggota konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sebagai pengganti UUD sementara.

    Karena terjadinya kebuntuan ketata negaraan itu akhir nya Presiden Soekarno kemudian keluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang konsep dari dekrit presiden itu salah satu nya berasal dari NU yg waktu itu masih menjadi partai politik, konsep NU itu pada inti nya yaitu kembali ke UUD’45 dengan piagam Jakarta menjiwai nya.

    Jadi UUD’45 yang sekarang jadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah berasal dari dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang salah satu konseptor dekrit nya yaitu NU.
    Selamat HARLAH NU ke 102.

    Penulis Adalah Mutasyar PW NU Provinsi Lampung Tinggal di Bandar Lampung.

  • Pj. Gubernur Lampung Tinjau Langsung Wilayah Terdampak Banjir dan Pastikan Penyaluran Bantuan Untuk Masyarakat Korban Banjir

    Pj. Gubernur Lampung Tinjau Langsung Wilayah Terdampak Banjir dan Pastikan Penyaluran Bantuan Untuk Masyarakat Korban Banjir

    nataragung.id, Bandar Lampung — Pj. Gubernur Lampung Samsudin meninjau secara langsung sejumlah wilayah terdampak banjir di Provinsi Lampung, Senin (20/1/2025).

    Banjir yang menerjang beberapa wilayah di Provinsi Lampung pada tanggal 17 Januari 2025 yang lalu telah menyebabkan kerusakan rumah dan sarana prasarana publik di lokasi terdampak. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain : Kecamatan Way Lunik Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Lempasing Kabupaten Pesawaran.

    Sebagai langkah cepat, Pj. Gubernur Lampung telah memerintahkan Dinas Sosial, BPBD Provinsi Lampung dan Dinas terkait untuk bergerak memberikan bantuan saat banjir terjadi pada Jum’at 17/1/2025 yang lalu.

    Kunjungan Pj. Gubernur Samsudin pada hari ini untuk memastikan bahwa bantuan telah tersalurkan dengan baik, sekaligus meninjau secara langsung kondisi masyarakat terdampak banjir di tiga titik yaitu : Way Lunik, Teluk Betung Selatan dan Lempasing Kabupaten Pesawaran.

    Di lokasi pertama Kecamatan Way Lunik Kota Bandar Lampung, Pj. Gubernur Samsudin meninjau Sekolah Dasar Negeri 1 Way Lunik dan beberapa rumah masyarakat korban terdampak banjir.

    “Pada hari ini saya ingin meninjau kembali, memastikan apa yang sudah dinstruksikan kepada dinas terkait sudah berjalan dengan baik dan lancar, saya juga akan melihat titik yang menjadi sumber banjir, agar tidak terulang kembali pada masa yang akan datang,” ucapnya.

    Pj. Gubernur Samsudin melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Teluk Betung Selatan-Bandar Lampung, Samsudin meninjau Posko Siaga Banjir yang dilanjutkan dengan meninjau Jembatan Beton Kota Karang untuk melihat kondisi terkini aliran air sungai dan ketinggian permukaan air sungai. Pada saat peninjauan berlangsung, kondisi aliran sungai dan tinggi permukaan air sungai sudah kembali normal.

    Selanjutnya, Pj. Gubernur Samsudin meninjau tim BPBD Provinsi dan BPBD Kota Bandar Lampung beserta seluruh instansi terkait dibantu masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir. Selanjutnya Pj. Gubernur Lampung menyerahkan bantuan sosial secara langsung kepada korban terdampak banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan.

    “Alhamdulillah penanganan sudah baik dilakukan di lapangan, dan melihat masyarakat sudah bergotong royong membersihkan tempat tinggalnya, mengeringkan, merapikan dan nanti akan dilakukan juga bantuan-bantuan pasca musibah ini,” ucap Samsudin.

    Lebih lanjut Samsudin menyampaikan bahwa Deputi BNPB Pusat akan menerapkan teknik modifikasi cuaca, agar curah hujan di daerah yang terdampak banjir ini bisa diatur sedemikian rupa agar curah hujan tidak terlalu tinggi.

    “Hari ini juga saya akan tanda tangani untuk permohonan bantuan BNPB pusat, untuk segera melakukan teknik modifikasi cuaca agar segera curah hujan yang besar dialihkan ke laut, sehingga tidak terjadi lagi masalah banjir yang terjadi hari ini,” ungkapnya.

    Selain itu, Pj. Gubernur Samsudin juga mengatakan akan melakukan upaya penanggulangan tanggul yang jebol akibat derasnya banjir beberapa waktu yang lalu.

    “Saya juga bersama BBWS, langsung akan melakukan upaya penanggulangan, dan itu akan dilakukan sesegera mungkin, dan juga dari Dinas PSDA, tentu apa saja infratruktur yang harus diselesaikan, segera kita selesaikan,” tegasnya.

    Peninjauan dilanjutkan ke kecamatan Teluk Pandan Desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran, salah satu wilayah terdampak banjir yang menyebabkan 170 unit rumah terdampak, 1 unit talud ambrol sepanjang 15 meter, sementara untuk Desa hanura 3 unit rumah terdampak dan 1 unit talud ambrol sepanjang 18 meter.

    Dalam kesempatan tersebut Sekretatis Daerah Kabupaten Pesawaran Ridwan memaparkan kepada Pj. Gubernur Lampung dan pihak BNPB Pusat bahwa selain Kecamatan Teluk Pandan, beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pesawaran yaitu : Kecamatan Kedondong, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Way Lima juga terdampak banjir dan menyebabkan beberapa kerusakan yang memerlukan bantuan dan penanganan dari pemerintah.

    Pj. Gubernur Lampung melanjutkan peninjauan menuju lokasi masyarakat terdampak banjir di Lempasing Kecamatan Teluk Pandan dan menyerahkan bantuan sosial secara langsung untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak banjir.

    Seluruh rangkaian kunjungan peninjauan korban dan wilayah terdampak banjir yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Lampung pada hari ini merupakan rangkaian penanganan tanggap darurat bencana banjir yang telah dilakukan sejak tanggal 17 Januari 2025 yang lalu melalui koordinasi dan dukungan BPBD Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah terkait lainnya, sebagai wujud kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu korban terdampak banjir.

    Dengan melibatkan seluruh pihak terkait mulai dari Pemerintah Kabupaten / Kota hingga Pemerintah Pusat, lebih jauh kunjungan juga dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dan memberikan solusi permasalahan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, sehingga diharapkan kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

    Editor  : Muhammad Arya

  • Pj. Gubernur Lampung Ajak Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    Pj. Gubernur Lampung Ajak Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    nataragung.id, Bandar Lampung — Penjabat (Pj) Gubernur Lampung diwakili Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim, menjadi pembina apel gabungan mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di lapangan Korpri, Senin (20/01/2025).

    Pj. Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru.

    Hal tersebut menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut data BPS triwulan III 2024 yang baru dirilis pada 5 November lalu, pertumbuhan ekonomi Lampung meningkat sebesar 4,81% (y-on-y).

    Di tahun 2024, tingkat inflasi Provinsi Lampung secara year on year (yoy) dan kumulatif (ytd) tercatat sebesar 1,57%, hal ini sama dengan tingkat inflasi Nasional. Atas capaian ini, tingkat inflasi Lampung terjaga, stabil dan terkendali dengan baik dan sesuai dengan rentang target sasaran 2,5±1%.

    Maka dari itu, Pj. Gubernur mengajak Stakeholder bersama-sama melakukan berbagai langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi, serta selalu berpedoman pada Strategi 4K, yaitu :
    1. Keterjangkauan Harga
    2. Ketersediaan Pasokan
    3. Kelancaran Distribusi dan
    4. Komunikasi yang Efektif

    Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP-RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E- Purchasing, yang menjelaskan bahwa Pengadaan sebagai katalisator pembangunan nasional dan daerah, dituntut untuk dapat dilaksanakan dengan proses yang cepat dan aman bagi pelaku pengadaan.

    Melalui Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian diharapkan dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller), yang ke depannya, akan terus berinovasi dan melakukan perbaharuan sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan ekonomi Indonesia serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

    “Sehubungan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, saya mengingatkan kembali pentingnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui platform Sisma Siger yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Pj. Gubernur

    Langkah tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN- RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024, hasil pemantauan evaluasi dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah, Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-12 dari 33 provinsi di Indonesia.

    “Meskipun kita sudah menunjukkan pencapaian yang cukup baik, namun ini juga menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar semakin bisa memenuhi harapan masyarakat,” ujar Pj. Gubernur.

    Untuk itu, Pj. Gubernur mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan survei dengan serius dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik.

    “Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai bahan perbaikan bagi kita semua. Dengan demikian, mari kita terus bersinergi, bekerja keras, dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.” pungkasnya.

    Editor  : Muhammad Arya

  • Menggagas Ibukota Kabupaten Bandar Negara di Kota Baru Oleh Gunawan Handoko *)

    Menggagas Ibukota Kabupaten Bandar Negara di Kota Baru Oleh Gunawan Handoko *)

    nataragung.id – Bandar Lampung – Setelah melalui perjuangan panjang dan juga melelahkan, bahkan sempat meredup, rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung mendekati kenyataan dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah kabupaten Lampung Selatan dan DPRD kabupaten Lampung Selatan. Bahkan telah disepakati Bandar Negara sebagai nama kabupaten yang baru tersebut.

    Guna untuk mendukung calon kabupaten baru tersebut, kabupaten Lampung Selatan akan melepas beberapa kecamatan yang memiliki nilai strategis, yakni kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjungbintang, Merbau Mataram dan Tanjungsari. Disebut strategis, mengingat potensi ekonominya yang cukup besar, termasuk keberadaan bandara Radin Inten II di kecamatan Natar dan kawasan industri di kecamatan Tanjung Bintang.

    Pada prinsipnya kebijakan pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, merespon keberagaman dan kesejahteraan masyarakat secara substansial serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa dibalik pemekaran wilayah tersebut ada kepentingan politik, namun ketika berbicara tentang pelayanan publik maka pemekaran calon kabupaten Bandar Negara sebuah keharusan. Ambil saja contoh, masyarakat di wilayah kecamatan Natar dan Tanjung Bintang harus menempuh perjalanan yang jauh untuk pergi ke pusat pemerintahan kabupaten Lampung Selatan di Kalianda. Lucunya lagi, untuk menuju ke pusat pemerintahan harus melewati Kota Bandar Lampung.

    Ada hal yang menarik untuk dicermati, tentang rencana pusat pemerintahan calon kabupaten Bandar Negara, yakni di kawasan Kota Baru kecamatan Jati Agung. Sebuah keputusan yang cerdas, mengingat Kota Baru sebagai pusat pemerintahan provinsi Lampung nantinya bakal masuk dalam wilayah kabupaten Bandar Negara. Sebagai pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Lampung, Kota Baru harus lebih hidup dengan meningkatkan perkembangan pembangunan di sekitar area tersebut.

    Tujuan utama pembangunan kawasan Kota Baru yang digagas pada tahun 2010 lalu adalah untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung, sekaligus untuk menciptakan magnet pertumbuhan di sekitar ibukota provinsi. Dengan demikian keberadaan pemerintahan provinsi Lampung di Kota Baru tentu perlu didukung adanya ibukota provinsi di wilayah tersebut.

    Adalah hal yang tepat, selain efektif dan efisien apabila pusat pemerintahan kabupaten Bandar Negara berada di kawasan Kota Baru, sebagai pengganti lokasi pemerintahan yang masih terpusat di Kota Bandar Lampung. Dari rancangan yang ada, kawasan Kota Baru memiliki luas 1.308 hektare yang dibagi beberapa kawasan, antara lain pusat pemerintahan 434,73 hektare, pusat kota 155,11 hektare, koridor pendidikan seluas 200,5 hektare. Selebihnya dialokasikan untuk perumahan, area pusat Kota Baru yang merupakan area komersial, taman hutan kota yang merupakan cadangan ruang terbuka hijau (RTH).

    Dari rancangan tersebut sangat memungkinkan apabila pusat pemerintahan kabupaten Bandar Negara berada dalam kawasan Kota Baru. Selain lahan peruntukannya memang sudah ada, sekaligus untuk mempercepat proses pertumbuhan di wilayah tersebut.

    Berkaca dari proses pembentukan DOB kabupaten di provinsi Lampung yang lalu, usulan pemekaran kabupaten Bandar Negara di nilai paling beruntung, karena bersamaan dengan rencana pembangunan kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan provinsi Lampung. Artinya masing-masing pihak saling membutuhkan. DPRD provinsi Lampung sebagai unsur pimpinan daerah tentu sangat paham bahwa Pemerintah provinsi Lampung sangat berkepentingan terhadap keberadaan kabupaten Bandar Negara sebagai ibukota provinsi Lampung. Artinya, baik buruknya wajah kabupaten Bandar Negara termasuk estetika dan perwajahannya merupakan cermin dari provinsi Lampung. Dengan demikian Dewan juga sudah paham bagaimana seharusnya membangun dan mengelola kota yang baru dengan tetap menghargai harkat hidup dan martabat masyarakat.

    Bandar Negara sebagai kabupaten baru tidak harus menyewa atau membangun fasilitas gedung dan infrastruktur seperti yang dialami kabupaten-kabupaten baru sebelumnya, karena untuk sementara dapat memanfaatkan gedung yang telah ada di kawasan Kota Baru yang belum digunakan, mengingat pembangunan lanjutannya dilakukan secara bertahap.

    Untuk itu perlu dilakukan koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan dengan Pemprov Lampung tentang rencana lokasi pusat pemerintahan sebagai proses implementasinya, tanpa harus menunggu adanya persetujuan DOB dari Pemerintah Pusat. Mengingat hingga saat ini moratorium pemekaran daerah atau pembentukan DOB baru belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah masih berdalih bahwa pencabutan moratorium akan membutuhkan pendanaan yang besar. Padahal jika proses pembangunan ingin cepat, pemekaran wilayah tidak perlu dihambat-hambat.

    Menjadi tugas legislatif untuk mendorong Pemerintah agar membuka kembali moratorium tentang pemekaran daerah. Meski demikian sinergi dari seluruh pemangku kebijakan perlu dibangun sejak awal agar pembangunan Kota Baru dapat berjalan sesuai tahapannya. Ketika proses usulan pemekaran wilayah tersebut disetujui, maka roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat bisa langsung berjalan meski belum optimal. Disadari memang bahwa berjuang untuk melakukan perubahan tidaklah mudah. Maka wajar apabila hanya sedikit orang yang mau dan mampu bertahan dalam menggeluti perjuangan.

    Dalam catatan sejarah, setiap perubahan di muka bumi ini berangkat dari perubahan pola pikir yang pada masa awal pergerakannya bisa jadi hanya dimotori oleh ‘segelintir’ orang-orang yang peduli. Maka tidak perlu heran apabila kita bicara tentang perubahan, banyak orang yang menganggap sebagai impian belaka.

    Inilah saatnya untuk berbuat menuju perubahan, setiap dari kita dapat mulai berbuat sesuai dengan peran masing-masing, untuk selanjutnya bersinergi. Awalnya memang sulit, namun siapa bilang berjuang menuju perubahan itu mudah?

    Kita tetap optimis bahwa akan lahir kabupaten baru dengan dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang baru serta DPRD provinsi yang baru, kelak akan menorehkan sejarah baru untuk dikenang masyarakat sepanjang sejarah.

    *) Pengurus PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) wilayah Lampung.

  • Pj. Gubernur Samsudin : Lampung Tidak Izinkan Impor Tapioka

    Pj. Gubernur Samsudin : Lampung Tidak Izinkan Impor Tapioka

    nataragung.id, Bandar Lampung – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II Lampung mengungkap adanya impor tepung tapioka oleh empat perusahaan besar di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024.

    Empat perusahaan di Lampung tercatat mengimpor 59.050 ton tepung tapioka dari Vietnam dan Thailand dengan nilai impor mencapai Rp 511,4 miliar yang diduga berdampak pada penurunan harga beli ubi kayu lokal.

    Berdasarkan keterangan langsung dari Kepala Kantor KPPU Wilayah II Lampung, Wahyu Bekti Anggoro bahwa kegiatan impor tapioka ke Lampung terakhir dilakukan pada bulan Juni 2024.

    “Impor tersebut dilakukan oleh Grup Pelaku Usaha yang terbesar di Lampung dan pelabuhannya tidak di pelabuhan panjang, namun turun di Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak , sedangkan yang turun di Pelabuhan Panjang pada tahun 2024 dilakukan bukan oleh Group Pelaku Usaha yang Terbesar,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Jumat (17/1/2025).

    “Masuknya tapioka impor ke Pelabuhan Bakauheni menggunakan armada Truk, karena impor dari luar negeri melalui Tanjung Priok, namun saat itu Pemprov tidak bertindak tegas,” tambahnya lagi.

    Kepala Kantor KPPU Wilayah II Lampung menyebutkan bahwa satu kelompok usaha mendominasi impor dengan porsi 80 persen dari total impor oleh perusahaan di Lampung, atau setara 47.202 ton dengan nilai 25 juta USD atau Rp 407,4 miliar.

    Menurut Wahyu, tingginya impor tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya harga beli ubi kayu di Provinsi Lampung. Kondisi ini juga memunculkan keluhan dari produsen tapioka lokal yang kesulitan bersaing harga dengan produsen yang melakukan impor.

    “Ada korelasi langsung antara naiknya volume impor tepung tapioka dengan turunnya harga beli bahan baku lokal,” kata Wahyu.

    Menanggapi temuan oleh KPPU tersebut, Pj. Gubernur Samsudin menegaskan kembali bahwa Ia tidak mengizinkan impor tepung tapioka masuk ke Provinsi Lampung.

    Pj. Gubernur menyatakan akan melakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan impor tepung tapioka.

    “Kalau memang betul ada, kita akan lakukan tindakan yang tegas karena memang Pemprov Lampung tidak mengizinkan impor masuk khususnya tapioka ke Lampung. Soal sanksi kita lihat bukti dulu, kalau sudah ada buktinya dan ada kenyataannya baru kita tindaklanjuti,” tegas Pj. Gubernur, Minggu (19/1/2025).

    Pj. Gubernur Samsudin kemudian mengatakan akan segera berkoordinasi dan mengkaji hasil temuan di lapangan ini kepada pihak berwenang. Menurutnya, Pemprov Lampung akan menggandeng Kejaksaan Tinggi hingga Kepolisian untuk ikut melakukan pengawasan di lapangan.

    “Kami Pemprov Lampung akan mengajak kejaksaan tinggi dan kepolisian untuk mengawasi harga singkong di Lampung sesusai dengan ketentuan yaitu Rp. 1.400,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani singkong di Provinsi Lampung melalui peningkatan harga dari sebelumnya Rp. 900,-/kg menjadi Rp. 1.400,-/kg yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

    Pj. Gubernur juga mengatakan jika pihaknya meminta kepada semua pabrik tapioka di Lampung untuk dapat membeli singkong sesuai dengan kesepakatan.

    “Sudah ada SE Gubernur agar dipatuhi oleh pabrik dalam membeli singkong kepada petani. Dan kita akan lakukan monitoring dan pengawasan ketat kepada pabrik agar patuh dan disiplin terhadap apa yang menjadi ketentuan Pemprov Lampung,” ujarnya.

    Editor  : Muhammad Arya