Bulan: Januari 2025

  • Bantuan Banjir dari Pusat Harus Berkeadilan. Oleh : Gunawan Handoko *)

    Bantuan Banjir dari Pusat Harus Berkeadilan. Oleh : Gunawan Handoko *)

    nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Perhatian Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI terhadap korban banjir yang terjadi di provinsi Lampung tergolong luar biasa dan menarik untuk dicermati.

    Betapa tidak, pada tanggal 26 Januari 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia diwakili oleh Asisten Deputi Cadangan Pangan menyerahkan bahan pangan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Kemudian, hanya berselang tiga hari tepatnya pada tanggal 29 Januari 2025 Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun langsung untuk menyerahkan bantuan bahan pangan dan bibit pertanian kepada korban terdampak banjir. Sasarannya sama, yakni di wilayah kabupaten Lampung Selatan, hanya beda kecamatannya saja.

    Sontak pemberian bantuan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, mengapa hanya kabupaten Lampung Selatan saja yang digelontor bantuan dari Pusat, sementara korban bencana banjir juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Lampung, dan korban terbesar justru di wilayah kota Bandar Lampung.

    Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Lampung, korban bencana banjir yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2025 lalu, di wilayah kota Bandar Lampung terdapat 11.223 orang yang terdampak dan 2 orang korban meninggal dunia. Selain itu, terdapat sebanyak 14.160 unit rumah yang hancur dan rusak akibat bencana tersebut. Sementara di kabupaten Lampung Selatan terdapat 2.039 kepala keluarga (KK) atau sekitar 6.091 jiwa yang terdampak banjir.

    Apa yang dilakukan Kemenko Bidang Pangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Pangan tidak atau belum memenuhi azas keadilan sebagaimana yang diamanatkan pasal 6 Undang-Undang nomor 24 tahun 2027 bahwa tanggungjawab dimaksud meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

    Harusnya Pemerintah Pusat tetap berkomitmen untuk menyalurkan bantuan dalam rangka menjaga ketahanan pangan selama situasi masih darurat dan belum pulih kembali, tanpa pilih kasih.

    Setiap orang yang terdampak bencana berhak mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pangan dan sandang. Pemenuhan hak masyarakat tersebut terkait erat dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

    Pemulihan dimaksud mencakup rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pemulihan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Langkah lain yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatkan penyembuhan fisik dan emosional, salah satunya melalui pemberian makanan yang sehat bagi masyarakat yang terdampak tadi. Meski demikian masyarakat Provinsi Lampung – khususnya kota Bandar Lampung – wajib bersyukur karena Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mrzani Djausal dan Jihan Nurlela yang telah memberi perhatian besar terhadap bencana banjir. Kita patut apresiasi sikap tanggap duet Mirza-Jihan yang langsung datang ke lokasi untuk menyambangi para korban dan memberi bantuan.

    Sikap tanggap dalam penanganan bencana tersebut paling tidak telah membuat masyarakat yang terkena musibah menjadi sedikit bingar dan merasa diperhatikan. Dalam kondisi seperti ini, selain bantuan makanan dan kesehatan, mereka sangat membutuhkan ketenangan dan kasih sayang, terlebih terhadap anak-anak dan para manula. Hal yang tidak kalah penting adalah memberikan pendampingan psikologi dalam recovery mental agar kembali bangkit dari rasa putus asa.

    Semoga besarnya perhatian Gubernur dan wakil Gubernur Lampung terpilih serta jajaran TNI dan Polri terhadap korban bencana banjir akan menjadi pengingat bagi Menko Bidang Pangan RI bahwa provinsi Lampung bukan hanya kabupaten Lampung Selatan saja.

    Terkait dengan bencana, sebelum alam dan lingkungan ini benar-benar mengalami kehancuran, mari kita renungkan kembali pesan arif dari para pemerhati lingkungan sejak ratusan tahun lalu. “Manakala sawah dan rawa tidak lagi berfungsi sebagai pengendali air, gunung dan bukit tidak lagi ditumbuhi pepohonan dan berubah dengan rumah-rumah beton dan kaca, maka sesungguhnya kita sedang menuju pada kehancuran lingkungan.”

    *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Pemukiman, tinggal di Bandar Lampung

  • DPRD, BKD dan Diknas Lampung Selatan Harus Jeli dan Adil Terhadap Tenaga Honorer

    DPRD, BKD dan Diknas Lampung Selatan Harus Jeli dan Adil Terhadap Tenaga Honorer

    nataragung.id – KALIANDA – Jumat, 31 Januari 2025 Komisi I dan IV akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan menghadirkan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Dinas Pendidikan serta mengundang Forum ( Paguyuban) tenaga honorer yaitu Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( GLPG PPPK), Forum Tenaga Honorer Teknis Kategori II dan Aliansi Honorer R3 Kabupaten Lampung Selatan, untuk membahas kejelasan status tenaga honorer yang ada di Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

    Sehubungan dengan akan dilaksanakan RDP itu, Qirinilwan,SH, MA seorang Pejabat eselon 2 yang sudah malang-melintang di Kabupaten Lampung Selatan yang sekarang menjadi Staf Badan Riset dah Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Lampung Selatan memberikan masukan kepada peserta Rapat Dengar Pendapat yaitu DPRD, BKD dan Dinas Pendidikan.

    Qirinilwan mewanti-wanti anggota Komisi I, Komisi IV, Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk berhati-hati dan harus adil terhadap tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
    Menurut mantan kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Arsip, mantan Kadis Perindag dan mantan Plt Kepala Bappeda Lampung Selatan ini, ada 2 jenis tenaga honorer di seluruh Indonesia termasuk di Lampung Selatan yaitu Honor Dinas (Hondis), dimana SKnya ditanda tangani Kadis/Kaban, dan ada Honorer Daerah ( Honda ) yang SKnya ditanda tangani Bupati.

    Lebih lanjut Qori mengatatakan meski sudah ada edaran untuk tidak boleh lagi menambah tenaga honorer, tapi tenaga honorer khususnya Honda sering masuk diam-diam melalui orang-orang yang punya akses ke Bupati. Qori juga mengkritik karena sering kali Honda ini kapasitas dan kemampuannya pas-pasan, walaupun ada juga yg bagus. Selama ini, menurutnya ada permasalaha yang amat serius karena terjadi ketimpangan/ diskriminasi terhadap tenaga Honor Dinas (Hondis), ada Hondis yang sudah 7-8 tahun mengabdi menjadi Hondis, ketika diusulkan menjadi Honda ditolak, namun tiba-tiba ada yang datang bawa SK Bupati yaitu SK Honda. “Kita sebagai bawahan, kan gak bisa menolak dan kejadian itu terus-menerus berlangsung dari waktu ke waktu,” ucapnya dengan penuh rasa prihatin terhadap nasib Hondis.

    Selama ia menjabat pada jabatan eselon 2, anak-anak Hondis di diskriminasi karena tidak ada orang dalam, tidak memakai ketebelece, dan tidak punya ++ yg lainya, (yang meminta agar nataragung.id tidak menyebutkan ++ yang dimaksud).

    Bahkan secara tegas, pria yang akrab dengan siapapun ini menantang siapa saja untuk melacak kebenaran dari apa yang disampaikan. “Yang jadi Honda dalam 3-4 tahun belakangan ini , pasti punya orang dalam, punya saudara dekat bupati, atau pakai jalur ++..,” ucap Qori dengan serius, sembari mengatakan tidak susah melacaknya, sepanjang ada kemauan.

    Dengan mimik muka yang penuh keprihatinan, Qori berharap dalam RDP gabungan komisi I dan IV besok (Jum’at 31 Januari – red), dirinya berharap semoga ada titik terang untuk tenaga Hondis yg telah termarjinalkan, di diskriminasi, dan kadang dianggap bukan siapa-siapa. “Saya prihatin dengan tenaga Hondis, semoga teman-teman Anggota DPRD, kepala BKD dan Kadis Pendidikan, bisa adil menyikapi semua tenaga honorer di Lampung Selatan,” tutup Qirinilwan dengan penuh harap.
    Editor : SyahidanMh

  • Rapat Dengar Pendapat DPRD Lampung Selatan Akan Bahas Nasib Tenaga Honorer

    Rapat Dengar Pendapat DPRD Lampung Selatan Akan Bahas Nasib Tenaga Honorer

    natarung.id – KALIANDA – ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli melalui surat nomer : 4.0.0.4.1.4./40./II.01/I/25, tertanggal 25 Januari 2025 telah mengundang Forum (Paguyuban) Tenaga Honorer di Lampung Selatan yaitu : Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK), Forum Tenaga Honorer Teknis Kategori II dan Aliansi Honorer R3 Kabupaten Lampung Selatan.

    Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD, menyebutkan bahwa komisi I dan IV akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada : Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Badan Anggaran DPRD setempat.

    Dalam RDP ditegaskan bahwa BKD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan harus menyertakan elemen masyarakat sebagaimana yang disebutkan diawal surat.

    Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas nasib para tenaga honorer di Lampung Selatan yang hingga awal tahun 2025 ini tak kunjung mendapat kepastian status dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

    Menanggapi rencana RDP, Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Kabupaten Lampung Selatan Fulkan Gaviri, S.Pd., Gr, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima undangan RDP.

    Ketika ditanyakan apa yang akan disampaikan dalam RDP nanti, dengan gamblang Fulkan mengatakan bahwa GLPG PPPK akan memohon kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar membuka formasi PPPK Guru Penuh Waktu di Lampung Selatan, sesuai dengan jumlah pelamar R1, R2 dan R3, atau sesuai kebutuhan guru Lampung Selatan . “Mudah-mudahan RDP akan membawa angin segar bagi kami para tenaga honorer di Lampung Selatan,” ujar Fulkan.

    Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, saat menerima Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan pada hari Selasa 14 Januari 2025 yang menyambangi kantor DPRD, pernah berjanji bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas nasib tenaga honorer bersama BKD kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada awal Bulan Februari 2025. “Kita cari waktu senggang. Kan sekarang jadwal DPRD sudah full sampai akhir Bulan Januari, kemungkinan bulan depan (Februari) baru bisa dilaksanakan RDP,” janji Agus Sartono dihadapan Abdul Rohim, SH, MH, ketua Forum Tenaga Honorer K2 saat itu.

    Editor : SyahidanMh

  • Rapat Dengar Pendapat DPRD Lampung Selatan Akan Bahas Nasib Tenaga Honorer

    Rapat Dengar Pendapat DPRD Lampung Selatan Akan Bahas Nasib Tenaga Honorer

    natarung.id – KALIANDA – ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli melalui surat nomer : 4.0.0.4.1.4./40./II.01/I/25, tertanggal 25 Januari 2025 telah mengundang Forum (Paguyuban) Tenaga Honorer di Lampung Selatan yaitu : Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK), Forum Tenaga Honorer Teknis Kategori II dan Aliansi Honorer R3 Kabupaten Lampung.

    Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD, menyebutkan bahwa komisi I dan IV akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada ; Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Badan Anggaran DPRD setempat. Dalam RDP ditegaskan bahwa BKD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan harus menyertakan elemen masyarakat sebagaimana yang disebutkan diawal surat.

    Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas nasib para tenaga honorer di Lampung Selatan yang hingga awal tahun 2025 ini tak kunjung mendapat kepastian status dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

    Menanggapi rencana RDP, Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Kabupaten Lampung Selatan Fulkan Gaviri, S.Pd., Gr, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima undangan RDP.

    Ketika ditanyakan apa yang akan disampaikan dalam RDP nanti, dengan gamblang Fulkan mengatakan bahwa GLPG PPPK akan memohon kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar membuka formasi PPPK Guru Penuh Waktu di Lampung Selatan, sesuai dengan jumlah pelamar R1, R2 dan R3, atau sesuai kebutuhan guru Lampung Selatan . “Mudah-mudahan RDP akan membawa angin segar bagi kami para tenaga honorer di Lampung Selatan,” ujar Fulkan.

    Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, saat menerima Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan pada hari Selasa 14 Januari 2025 yang menyambangi kantor DPRD, pernah berjanji bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas nasib tenaga honorer bersama BKD kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada awal Bulan Februari 2025. “Kita cari waktu senggang. Kan sekarang jadwal DPRD sudah full sampai akhir Bulan Januari, kemungkinan bulan depan (Februari) baru bisa dilaksanakan RDP,” janji Agus Sartono dihadapan Abdul Rohim, SH, MH, ketua Forum Tenaga Honorer K2 saat itu.

    Editor : SyahidanMh

  • TK Ar Ridho Buka PPDB Gelombang Ke II Tahun Ajaran 2025-2026

    TK Ar Ridho Buka PPDB Gelombang Ke II Tahun Ajaran 2025-2026

    nataragung.id – Natar – Taman Kanak-kanak dan kelompok bermain Ar Ridho Mandah, Natar, Lampung Selatan membuka gelombang ke II peserta didik baru untuk Tahun Pelajaran 2025/2026. Penerimaan murid baru gelombang ke II telah dibuka sejak 1 Januari 2025, namun gelombang ke II bisa saja akan ditutup setiap saat jika kuota sudah terpenuhi.

    Menurut Kepala TK Ar Ridho Mandah, Diah Anika Fahrani, SPd, MPd. Untuk Tahun Pelajaran 2025/2026, pihaknya akan membuka 3 kelas yaitu
    – kelas Playgrup : usia 3 – 4 tahun
    – kelas TK A : usia 4 – 5 tahun
    – kelas TK B : usia 5 – 6 Tahun

    Dijelaskannya Taman Kanak-kanak Ar Ridho yang berlokasi di Dusun Mandah Induk, Desa Mandah, Natar, Lampung Selatan, menerapkan Kurikulum yang akan diajarkan ke anak meliputi materi Diniyah dan materi umum. “InsyaAllah anak-anak akan mampu mengembangkan potensi diri dalam hal akademis maupun kegiatan Islami.” Kata Rani.

    Lebih lanjut dijelaskan, bahwa penerimaan murid baru di TK Ar Ridho, tidak dipungut uang bangunan (uang pangkal) juga tidak ada dana komite. “Sejak TK ini berdiri tahun 2002, kami tidak pernah memungut uang bangunan (uang pangkal) dan tidak ada uang komite” ujar Rani.

    Untuk Tahun Pelajaran 2025/2026, orang tua siswa cukup bayar uang Rp 650.000,- yang akan dipergunakan untuk pembelian seragam siswa. Setiap siswa akan mendapatkan tiga stell seragam ditambah majalah dan alat tulis.

    Mengenai fasiltas yang dimiliki oleh TK Ar Ridho, Rani menegaskan, sekolah yang dipimpinnya mempunyai fasilitas yang memadai yaitu halaman luas, arena bermain anak beragam, ada kolam renang mini, ada aula, dan ada mushola, ada ruang tunggu orang tua dan tempat parkir luas serta aman untuk parkir kendaraan. “Bahkan ada ruang tunggu khusus dan tempat lesehan bagi orang tua yang memiliki bayi, di TK Ar Ridho juga tersedia,” ucap Rani seraya menjelaskan bahwa seluruh lokasi TK Ar Ridho telah dipagar keliling demi kenyamanan dan keamanan anak didik.

    Bagi orang tua yang membutuhkan Info lengkap terkait dengan PPDB dapat menghubungi Contact Center :
    +62 821-7517-1774 (Bunda Ros) “Yang mau tanya-tanya silahkan hubungi nomor narahubung TK Ar Ridho diatas” tutup Rani.

    Editor : Dianis Aditya.

  • Perjuangan Guru Lulus Passing Grade di Lampung Selatan untuk Mendapatkan Formasi PPPK

    Perjuangan Guru Lulus Passing Grade di Lampung Selatan untuk Mendapatkan Formasi PPPK

    nataragung.id – KALIANDA – Nama Fulkan Gaviri, S.Pd., Gr cukup dikenal baik dilingkungan tenaga pendidik khususnya para guru honorer atau para pejabat di Lampung Selatan. Maklum Fulkan begitu sehari-hari dirinya biasa di sapa adalah Koordinator Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus Perintis dan pengurus Pusat Forum GLPG PPPK.

    Dalam sebuah obrolan ringan dengan nataragung.id terkait rencana adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi I dan IV DPRD Lampung Selatan dengan BKD dan Diknas Lampung Selatan terkait tenaga honorer yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat 31 Januari 2025, Fulkan bercerita tentang jalan panjang perjuangan para tenaga honorer khususnya para Guru di Lampung Selatan.

    Ia mengungkapkan perjuangan panjang GLPG PPPK dalam memperjuangkan hak para guru yang telah lulus passing grade pada rekrutmen PPPK, namun belum mendapatkan formasi yang memadai.

    Menurutnya Pada tahun 2021, proses rekrutmen PPPK Guru di Indonesia mengalami banyak perubahan regulasi yang cukup membingungkan. Salah satunya adalah perubahan nilai ambang batas yang terjadi di tengah-tengah pelaksanaan seleksi.

    Perubahan ini awalnya menyebabkan jumlah guru yang lulus passing grade relatif sedikit, namun seiring perubahan regulasi, jumlah guru yang lulus menjadi lebih banyak. Namun, peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan formasi yang dibuka, baik secara nasional maupun di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

    Menanggapi ketimpangan ini, Forum GLPG PPPK Lampung Selatan menginisiasi berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada berbagai pihak terkait, termasuk ke Panselnas, Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, hingga DPR RI, khususnya Komisi II dan Komisi X.

    Tujuan utama mereka adalah agar guru yang telah lulus passing grade tidak perlu mengikuti tes lagi pada rekrutmen PPPK tahun-tahun berikutnya. Aspirasi Forum GLPG PPPK Lampung Selatan akhirnya membuahkan hasil. Berkat upaya dan dukungan yang intens, guru-guru lulus passing grade diakomodasi dalam regulasi terbaru.

    Pemerintah mengeluarkan PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2022 yang memungkinkan guru yang telah lulus passing grade untuk mengikuti seleksi PPPK Guru tanpa perlu mengikuti tes ulang, dengan status sebagai pelamar Prioritas 1 (P1). Hal ini memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah.

    Keberhasilan ini berlanjut pada seleksi PPPK Guru pada tahun 2023 dan 2024, di mana para guru yang telah lulus passing grade kembali diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi tanpa tes ulang, berkat KepmenPAN-RB No. 649 Tahun 2023 dan KepmenPAN-RB No. 348 Tahun 2024. Langkah ini diambil dengan harapan dapat lebih mengakomodasi kebutuhan tenaga pengajar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Lampung Selatan.

    Namun, perjuangan belum selesai. Meskipun jumlah guru yang lulus passing grade pada seleksi PPPK 2021 tahap 1 dan 2 di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 797 orang, formasi yang tersedia sangat terbatas. Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Lampung Selatan hanya mengajukan 70 formasi, pada tahun 2023 hanya ada 120 formasi, dan pada tahun 2024 jumlahnya meningkat sedikit menjadi 130 formasi. Dengan ketimpangan yang besar antara jumlah guru yang lulus dan formasi yang tersedia, masih ada sekitar 470 guru yang belum terakomodasi.

    Jumlah pelamar dari kategori lain seperti R2 (Eks THK-2) dan R3 (Guru Non ASN) juga turut menambah tantangan dalam pengalokasian formasi, sehingga total sisa pelamar untuk tahun 2024 mencapai 1.886 orang.

    Forum GLPG PPPK Lampung Selatan menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk membuka formasi PPPK Guru Penuh Waktu sesuai dengan jumlah pelamar yang telah lulus passing grade (R1), Eks THK-2 (R2), dan Guru Non ASN (R3), atau berdasarkan kebutuhan guru di Kabupaten Lampung Selatan. Permintaan ini bertujuan agar seluruh guru yang telah berjuang dalam proses seleksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. **

    Editor : Wahyu Agung PP

  • Tindak Lanjut Munas, Ketua Dewan Pembina H Faisol Djasual Beri Arahan DPD Perpadi Lampung

    Tindak Lanjut Munas, Ketua Dewan Pembina H Faisol Djasual Beri Arahan DPD Perpadi Lampung

    nataragung.id, Bandar Lampung – Dewan pengurus daerah (DPD) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Lampung siap mensukseskan program pemerintah di bidang swa sembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto yang ditargetkan akan bisa dicapai selambat lambatnya pada tahun 2027 mendatang.

    Beras merupakan komoditas strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. oleh karena itu Perpadi turut mendukung program pemerintah terkait stabilitas harga pangan kususnya beras.

    Sebagai organisasi pengusaha penggilingan padi, Perpadi harus menjadi barometer terciptanya stabilisasi harga beras di pasaran, selain untuk terciptanya ketahanan pangan nasional. Peran penting pengilingan padi terutama para pelaku usaha Perberasan selama ini sangat menentukan  dalam menstabilkan harga beras nasional.

    Demikian, dikatakan Ketua dewan pembina H. Faisol Djasual dalam pertemuan khusus dengan Midi Iswanto Ketua DPD Perpadi dan Puji Sartono selaku Bendahara serta beberapa pengurus Perpadi Lampung.

    Selain Itu Faisol Djasual juga memberikan arahan, agar organisasi perpadi yang menjadi motor perusahaan padi dan sebagai salah satu sentral pengendali ketahanan pangan masyarakat untuk melakukan konsolidasi serta melakukan hal kongkrit sebagai berikut :

    Menginventarisir semua data pengusaha penggiling padi dan menhitung jumlah panen rata-rata padi seluruh petani di lampung per tahunnya.

    2. Mengkalkulasi kebutuhan atau penyerapan padi oleh Bulog, serta maksimalkan dalam mengkoordinir penyaluran padi lokal dengan mencari dan menciptakan pasar untuk penyerapan padi diwilayah lampung.

    3. Mensinergikan perpadi dengan program pemerintah daerah.

    Seperti yang diketahui bersama bahwa, Perpadi baru saja menyelenggarakan Munas ke-VI yang dibuka dan dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang diselenggarakan di Solo Jawa Tengah, serta dihadiiri oleh lebih dari 1500 peserta dan peninjau dari lebih dari 20 perwakilan DPD Propinsi dan ratusan DPC kabupaten/kota.

    Hasilnya, Sutarto Alimoeso kembali terpilih secara aklamasi dengan dukungan suara solid, bulat dan penuh dari semua provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia.

    Berikut ini adalah Rekomendasi Munas Perpadi Tahun 2025 :
    1. Merubah / Amandemen AD ART dibahas dalam Rakernas.
    2. Pembatasan/peniadaan modal asing dalam industri pabrik beras.
    3. Percepatan kredit usaha alsintan yang mudah dan murah serta memberikan kelonggaran secara khusus bagi anggota perpadi yang saat ini sedang mengalami gagal bayar angsuran kredit.
    4. Standar pembelian Beras pada drajat sosoh yg mewajibkan DS 100% dikembalikan ke standar awal DS 95%
    5. Pembatasan/peniadaan Import Beras.

    Editor : Nova Indriani

  • Ketua Komunitas Pemerhati dan Peduli Perempuan, Nova Indriani Apresiasi Respon Cepat Wali Kota Eva  Dwiana Dalam Tangani Banjir

    Ketua Komunitas Pemerhati dan Peduli Perempuan, Nova Indriani Apresiasi Respon Cepat Wali Kota Eva Dwiana Dalam Tangani Banjir

    Kegiatan ini dilakukan di wilayah Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bumi Waras dan pemukiman penduduk sekitaran Pura Way lunik.

    Fokus dari pantauan kali ini adalah mencari sumber yang menjadi sumbatan dan yang menjadikan salah satu penyebab luapan aer menjadi banjir.

    “Alhamdulilah kita sudah melihat sejumlah titik sumbatan dan penyempitan jembatan gorong-gorong yang dilakukan oleh perusahaan serta beberapa talud juga yang rusak akan segera diperbaiki”, ujar Walikota.

    Beliau berharap kepada sejumlah perusahaan dan balai untuk kerjasamanya, karna warga juga akan terdampak akibat dari penyempitan gorong-gorong yang dilakukan sehingga debit air sungai meningkat.

    Langkah awal Pemerintah Kota akan melakukan pengerukan dan pelebaran disejumlah titik sumbatan dan sungai agar dapat menampung debit aer menjadi lebih baik.

    Upaya respon cepat dari Wali Kota Eva Dwiana dalam upaya menanggulangi banjir mendapat perhatian khusus dari Ketua Komunitas Pemerhati dan Peduli Perempuan (KP3) Nova Indriani.

    Nova Indriani yang dalam beberapa bulan terakhir ini focus dalan berbagai macam kegiatan sosial ini merasa takjub respon cepat wali kota yang tidak segan untuk terjun langsung ke lokasi banjir.

    “Memang benar pada saat banjir beliau tidak ada di Bandar Lampung karena tengah melaksanakan Umroh, tapi begitu pulang beliau langsung turun ke lapangan, tentu ini harus kita apresiasi”, Ungkap Nova.

    Lebih dari itu kepiawaian Wali Kota Eva Dwiana dalam upaya menanggulangi banjir agar tidak terulang lagi dengan melibatkan perusahaan dan balai untuk kerjasama juga terbilang tepat.

    “Ini langkah yang bagus, jangan semua dibebankan kepada Bunda Eva (pemerintah kota), pihak swasta yang berada disekitar lokasi banjir juga harus ikut membantu.” Tutup Nova.

    Untuk diketahui, pada peristiwa banjir bandang yang terjadi seminggu lalu ribuan rumah warga di 16 dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung terdampak.

    Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung tercatat rumah warga yang terdampak sebanyak 14.160 rumah, sementara untuk jumlah kepala keluarga (KK) ada sebanyak 518 KK dengan total penduduk yang terdampak sebanyak 11.223 jiwa.

    Editor  : Muhammad Arya

     

  • Musda Golkar Lampung Harus Kondusif

    Musda Golkar Lampung Harus Kondusif

    nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Dr. Ir. H. Adies Kadir SH MHum, Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Lampung, menghimbau kepada semua kader Partai Golkar untuk menjaga kondusifitas menjelang Musyawarah Daerah (Musda).

    Menurutnya, Musda adalah kegiatan rutin 5 tahunan yang harus dilalui bersama dengan suka cita. Adies Kadir juga menekankan bahwa semua calon memiliki peluang untuk menang, sehingga perlu bekerja sama dan saling menghormati.
    “Yang menang menggandeng yang kalah, yang kalah mendukung yang menang untuk kebesaran Partai Golkar di Lampung,” ujar Ketum MKGR.

    Lebih lanjut, Adies Kadir mengingatkan kepada para calon yang ingin maju sebagai ketua Partai Golkar Provinsi Lampung untuk menjaga kondusifitas di tubuh partai dan tidak saling menyudutkan satu sama lain. “Tunjukkan bahwa partai kita adalah partai yang dewasa, hangat-hangat di depan boleh, tapi saling menghormati sesudahnya,” ujarnya.

    Dengan demikian, diharapkan Musda Partai Golkar Lampung dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, serta dapat memilih ketua yang tepat untuk memimpin partai di Provinsi Lampung. (SMh)

  • Musda Golkar Lampung Harus Kondusif

    Musda Golkar Lampung Harus Kondusif

    nataragung.id – BANDAR R- Dr. Ir. H. Adies Kadir SH MHum, Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Lampung, menghimbau kepada semua kader Partai Golkar untuk menjaga kondusifitas menjelang Musyawarah Daerah (Musda).

    Menurutnya, Musda adalah kegiatan rutin 5 tahunan yang harus dilalui bersama dengan suka cita. Adies Kadir juga menekankan bahwa semua calon memiliki peluang untuk menang, sehingga perlu bekerja sama dan saling menghormati.
    “Yang menang menggandeng yang kalah, yang kalah mendukung yang menang untuk kebesaran Partai Golkar di Lampung,” ujar Ketum MKGR.

    Lebih lanjut, Adies Kadir mengingatkan kepada para calon yang ingin maju sebagai ketua Partai Golkar Provinsi Lampung untuk menjaga kondusifitas di tubuh partai dan tidak saling menyudutkan satu sama lain. “Tunjukkan bahwa partai kita adalah partai yang dewasa, hangat-hangat di depan boleh, tapi saling menghormati sesudahnya,” ujarnya.

    Dengan demikian, diharapkan Musda Partai Golkar Lampung dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, serta dapat memilih ketua yang tepat untuk memimpin partai di Provinsi Lampung. (SMh)