nataragung.id, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung, Eksekutif (Walikota) dan Legislatifnya (DPRD) wajib bertanggungjawab secara hukum dan moral terkait bencana Banjir yang mengepung Kota Tapis Berseri, Jum’at (17/).
Hal itu dikritisi Sekjen DPP ASPIRASI RAKYAT (ASPIRASI, Budiono Bakti Masyarakat yang akrab disapa Mas BBM saat menghadiri undangan seminar di Hotel Amalia, Bandarlampung, Jum’at waktu maghrib.
Saat menunju tempat acara, Mas BBM mengaku khawatir dengan curah hujan tinggi dengan durasi cukup lama. Mas BBM mencemaskan, pasti menimbulkan banjir.
Mas BBM mengkritisi penyebab dampak lingkungan banjir, karena mutlak kesalahan struktural dari kejahatan anggaran program tidak populer serta tidak pro rakyat oleh Pemkot bersama Dewan yang dilegitimasi Sidang Paripurna.
Menurut Mas BBM, uang rakyat yang dikumpulkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) seharusnya diberdayakan untuk program-program pembangunan pro rakyat, seperti program Normalisasi Sungai, sehingga banjir dari musim penghujan yang bisa diprediksi dari jauh-jauh hari bisa diantisipasi.
“Patut disesalkan, uang rakyat justru oleh Pemkot Bandarlampung lebih banyak dihabiskan untuk proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Tugu Pagoda, Gapura China Town, Jembatan Layang depan Kantor Walikota yang sama sekali tidak jelas urgensinya, bahkan justru menyakiti keadilan masyarakat. Ini berpotensi sebagai kejahatan anggaran yang layak dimeja hijaukan. Salam salut pada elemen masyarakat yang berani melayangkan gugatan hukum Tugu Pagoda saat ini tengah berlangsung di PN Klas 1A Tanjungkarang,” ujar Mas BBM yang juga anggota Tim Paralegal ABRI (Advokat Bela Rakyat Indonesia).
Editor : Muhammad Arya